BPS Papua Barat: Pemrov Keliru Paparkan Indikator Makro Capaian 2020

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat dinilai telah keliru memaparkan sejumlah indikator makro yang dicapai selama tahun 2020. Kekeliruan tersebut disampaikan dalam Musyawarah Perencanaan Pembangunan (Musrenbang) RKPD Papua Barat, pada Selasa (20/4/2021). Meliputi, laju pertumbuhan ekonomi selama tahun 2020 sebesar 4,5%, angka gini ratio tahun 2020 0,36 poin, pengeluaran per kapita tahun 2020 sebanyak Rp1.450.000 dan tingkat kemiskinan tahun 2020 sebesar 21,25%.
Data Badan Pusat Statistik (BPS) Papua Barat menunjukan, laju pertumbuhan ekonomi selama satu tahun (2020) terkontraksi sebesar -0,77% (c-to-c), gini ratio per September 2020 adalah 0,376 poin, pengeluaran per kapita selama tahun 2020 mencapai Rp8.086.000 dan tingkat kemiskinan per September 2020 adalah 21,70%.
“Ada keliru. Perlu dikoreksi karena tidak sesuai dengan hasil rilis dari BPS,” kata Kepala BPS Papua Barat Maritje Pattiwaellapia saat dikonfirmasi di ruang kerjanya, Jumat pekan lalu (23/4/2021).
Selain itu, sambung dia, sembilan indikator makro yang dipaparkan ketika pembukaan Musrenbang RKPD Provinsi Papua Barat juga tidak mencantumkan sumber data. Semestinya, pemaparan data-data makro sebuah wilayah perlu mencantumkan sumber olahan data. Sehingga, akurasi dan kevalidan data yang dipergunakan dapat dipertanggungjawabkan oleh instansi penyedia data tersebut.
“Sumber datanya darimana, BPS atau instansi lain? Sumbernya harus jelas,” ucap Maritje.
“Bisa gunakan data dari instansi lain, tapi cantumkan sumbernya,” kata dia menambahkan.
Menurut Maritje, data merupakan hal yang sangat penting dalam menentukan arah kebijakan pembangunan di masa mendatang agar tepat sasaran. Sebagai lembaga statistik terbesar di Indonesia, BPS senantiasa memberikan dukungan kepada pemerintah baik pusat maupun daerah melalui penyediaan data makro.
“Membangun harus berbasis data. Dengan data kita bisa mengukur keberhasilan capaian setiap tahun,” ucap dia.
Maritje melanjutkan, data yang rutin dipublikasikan oleh BPS telah melewati tahapan proses penelitian, pengkajian, dan analisis. Kegiatan statistika yang dijalankan oleh BPS tetap berkiblat pada enam dimensi yakni akurasi, relevansi, aktualitas, aksebilitas, komparabilitas, dan tepat waktu. Selain itu, aktivitas statistika dilakukan sesuai dengan konsep dan metodologi yang berlaku.
“Data-data makro ada di kita. Atau mau data yang lebih spesifik silakan berproses dengan data, BPS selaku pembina data statistik sektoral bisa memandu,” jelas Maritje.
Dia melanjutkan, apabila dilihat dari tahun ke tahun (year on year/yoy) maka pertumbuhan ekonomi Papua Barat pada kuartal IV-2020 mengalami kontraksi sangat dalam yakni -5,21% (yoy) jika dibandingkan dengan kuartal IV-2019 yang tumbuh 8,27% (yoy).
“Tetapi secara kuartal ke kuartal, ekonomi kuartal IV-2020 tumbuh 2,03% (q-to-q) bila dibandingkan dengan kuartal III-2020,” ucap Maritje.
Pertumbuhan ekonomi Papua Barat tahun 2020, sambung dia, menjadi yang terendah dalam lima tahun terakhir (2016 sampai 2020). Untuk tahun 2016 ekonomi Papua Barat tumbuh 4,52%. Tahun 2017 perekonomian tumbuh 4,02%. Ekonomi Papua Barat meningkat tajam pada tahun 2018 sebesar 6,25%. Tahun 2019, perekonomian Papua Barat kembali mengalami penurunan tajam ke level 2,66%. Dan, tahun 2020 ekonomi Papua Barat terkontraksi -0,77%.
“Trennya baru pernah terjadi di tahun 2020 mengalami kontraksi yang dalam. Cukup jauh kalau kita lihat dari tahun 2016,” jelas Maritje.
Koordinator Fungsi Neraca Wilayah dan Analisis Statistik BPS Papua Barat Achmad Ali menambahkan, indeks gini ratio baik capaian 2020 maupun target 2021 yang dipaparkan dalam Musrenbang RKPD berbeda dengan gini ratio berdasarkan data BPS. Kisaran gini ratio antara 0 sampai 1. Apabila angkanya mendekati angka 1, maka ketimpangan pendapatan masyarakat semakin dalam.
Selain itu, tingkat kemiskinan yang dipaparkan dalam Musrenbang masih menggunakan data Maret 2020. Padahal, data terbaru yang dikeluarkan BPS pada September 2020 adalah 21,70%.
“Yang disampaikan dalam Musrenbang itu data Maret 2020 sebesar 21,25%. Belum diupdate,” jelas dia.
“Gini ratio itu rilisnya berbarengan dengan angka profil kemiskinan. Setahun dua kali yaitu Bulan Maret dan September,” ucap Ali menambahkan.
Kemudian, lanjut dia, pengeluaran per kapita tahun 2020 yang dipaparkan saat Musrenbang juga berbeda dengan data olahan BPS.Pengeluaran per kapita, merupakan indeks komposit pembentukan Indeks Pembangunan Manusia (IPM).
Dan, Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) Papua Barat atas dasar harga berlaku yang dirilis oleh BPS pada kuartal IV-2020 mencapai Rp85,11 juta.
“Pengeluaran per kapita nya belum diupdate,” terang Ali.
Dia menambahkan, kegiatan statistik yang dijalankan oleh BPS ataupun lembaga lainnya telah diatur oleh Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1997. Ada tiga jenis statistik. Pertama, statistik resmi yang mutlak dilakukan oleh BPS terbagi dalam tiga agenda besar yakni sensus pertanian, sensus penduduk dan sensus ekonomi.
Kedua, statistik sektoral yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah baik provinsi maupun kabupaten.
Ketiga, statistik khusus yang dijalankan oleh lembaga non pemerintahan seperti LSM dan lembaga swasta nirlaba lainnya.
Bercermin dari tiga jenis statistik, BPS berharap adanya kesadaran statistik dan melek statistik atau tingkat kepedulian terhadap data statistik semakin tinggi.
“Tanpa terkecuali dalam sudut pandang perencanaan kebijakan pembangunan di daerah,” ujar Ali.
Menurut dia, Provinsi Papua Barat yang mengandalkan sumber daya alam, sudah semestinya menggunakan data statistik dalam mengelola kegiatan perekonomian. Salah satunya adalah menggunakan data PDRB atau perekonomian secara makro.
“Itu penting. Karena, sebuah perencanaan tidak akan berjalan maksimal tanpa data yang akurat, kredibel dan terpercaya,” pungkas dia.
Diberitakan sebelumnya, Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan dalam sambutan pembukaan Musrenbang RKPD menjelaskan, ada lima program prioritas pemerintah daerah untuk tahun 2021 yang didasari pada sembilan indikator makro capaian selama tahun 2020.
Sembilan capaian itu adalah laju pertumbuhan ekonomi 2020 sebesar 4,5% dan ditargetkan akan meningkat menjadi 4,9% di tahun 2021. Inflasi tahun 2020 sebesar 0,71% dan target tahun 2021 adalah 0,68%. Indeks Pembangunan Manusia (IPM) 2020 yaitu 65,09 ditargetkan meningkat jadi 65,40 pada 2021. Indeks gini ratio tahun 2020 0,36 poin ditargetkan tetap 0,36 poin tahun 2021. Tingkat kemiskinan penduduk tahun 2020 adalah 21,73% dan ditargetkan tahun 2021 turun menjadi 21,25%. Tingkat pengangguran terbuka tahun 2020 sebesar 6,80% dan ditargetkan turun menjadi 6,60% pada tahun 2021. Rata-rata lama sekolah tahun 2020 adalah 7,6 tahun akan meningkat jadi 8 tahun pada 2021. Usia harapan hidup tahun 2020 mencapai 66,02 akan meningkat jadi 67,02 pada 2021. Dan yang terakhir, pengeluaran per kapita tahun 2020 sebesar Rp1.395.014 menjadi Rp1.450.000 pada tahun 2021.
“Inilah sasaran makro daerah yang nantinya tertuang dalam RKPD, sehingga ada usulan dan solusi terbaik yang haruskan diputuskan bersama,” ucap Gubernur Dominggus.(PB15)

Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News, edisi Senin 26 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: