Bupati Mansel Surati Kemenpan Batalkan 116 CPNS Tambahan

RANSIKI, papuabaratnews.co – Bupati Manokwari Selatan (Mansel) Markus Waran mengatakan, surat pembatalan 116 kuota CPNS formasi 2018 di wilayah setempat, telah dikirim ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB).
Sebab, penambahan kuota tersebut tidak masuk dalam perencanaan pemerintah daerah.
“Saya tidak tahu itu. Formasi yang masuk dalam perencanaan itu 845 kursi,” kata dia saat dikonfirmasi Papua Barat News di Ransiki, Jumat (16 April 2021).
Selain tidak sesuai perencaan, sambung dia, kuota 116 CPNS yang dibatalkan itu akan menambah beban anggaran pembiayaan yang ditanggung pemerintah daerah.
“Program pegawai inikan dihitung dari kemampuan keuangan daerah. Jadi tidak serta merta seperti itu,” jelas dia.
Ia menegaskan, dirinya selaku bupati merupakan Pejabat Pembina Kepegawaian (PPK) Daerah Otonom yang memiliki kewenangan dalam menentukan kuota formasi CPNS di daerah adalah.
“Sekarang dari panitia seleksi nyatakan 116 itu lolos. Terus dia yang nanti bayar gajinya? Tidak masuk akal,” tegas Waran.
Dia menuturkan, Pemerintah Kabupaten Mansel dalam pertemuan dengan Kemenpan RB dan BKN tidak mengajukan penambahan kuota CPNS. Pengusulan kuota CPNS disesuaikan dengan kebutuhan masing-masing kabupaten/kota di Indonesia.
“Kalau kita tidak ada usulan untuk minta itu. Sudah ada memang melayangkan soal penambahan kuota tersebut kepada saya, tapi saya sudah menyurat sendiri. Jadi surat Bupati yang membatalkan. Jadi sudah jelas,” ungkapnya.
Waran kemudian mengimbau kepada pihak-pihak yang merasa kecewa buntut dari informasi tersebut, agar tidak melakukan tindakan-tindakan melawan hukum.
Ia memperingati oknum-oknum yang berstatus PNS agar tidak terlibat memprovokasi masyarakat melakukan aksi protes.
“Tidak benar (penambahan kuota CPNS,red). Kedua, ada dari mereka yang statusnya CPNS. Jangan sekali-kali bikin hal-hal yang meresahkan masyarakat. Saya tidak kompromi. Kau anak asli atau pendatang, hukum berlaku,” tutur Bupati.
Pemerintah, kata dia, tidak perlu diajarkan terkait persentasi pembagian kuota OAP dan non OAP dalam perekrutan CPNS.
“Kalau mau sok tahu, sekalian saja jadi bupati. Sekalian jadi pimpinan daerah,” pungkasnya.(PB24/PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: