DJPb Papua Barat Dorong Peningkatan Kualitas Laporan Keuangan Pemda

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat terus mendorong adanya peningkatan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah di wilayah setempat.
Hal ini dilakukan melalui berbagai kegiatan seperti pembinaan sistem akuntansi dan konsolidasi data laporan keuangan pemerintah daerah.
Kepala Kanwil DJPb Moch. Ali Hanafiah mengatakan, pembinaan yang diberikan kepada pemerintah daerah sesuai dengan standar akuntansi pemerintah pada instansi pusat. Termasuk diantaranya adalah pembinaan dan bimtek terhadap instansi pemerintah daerah di wilayah kerja Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat.
“Karena ini sesuai dengan PMK Nomor 262/PMK.01/2016 tentang Organisasi dan Tata Kerja Instansi Vertikal Direktorat Jenderal Perbendaharaan,” ujar Ali Hanafiah melalui release yang diterima Papua Barat News, Jumat (2 April 2021).
Ali Hanafiah menjelaskan, koordinasi dengan pemda untuk memastikan kesinambungan penyampaian laporan keuangan intens dilakukan. Sehingga, laporan tersebut lengkap sesuai standar, andal, dan relevan.
Salah satu upaya koordinasi yang telah dilakukan adalah pelaksanaan rapat koordinasi pengelolaan keuangan daerah yang digelar Rabu lalu (30 Maret 2021).
Rapat tersebut dikemas dalam diskusi panel dan dimoderatori oleh Kepala Bidang
Pembinaan Akuntansi dan Pelaporan Keuangan (PAPK) DJPb Papua Barat Ahmad Wiyoso.
Narasumber yang hadirkan adalah Kepala Perwakilan BPKP Papua Barat dan Kepala Subauditorat 1 BPK Perwakilan Provinsi Papua Barat.
Ali Hanafiah melanjutkan, adapun yang menjadi pembahasan dalam akor tersebut adalah peran BPKP Papua Barat dalam mengawal akuntabilitas pemerintahan dan mendorong pengelolaan keuangan daerah yang berkualitas, melalui hasil pemeriksaan BPK.
“Pihak penyusun, pengguna, pengawas dan pemeriksa laporan keuangan menyamakan persepsi dalam satu forum,” tutur dia.
Dirinya berharap, melalui momentum rakor, sinergitas antara Kementerian Keuangan, BPK, BPKP dan pemda setempat semakin terjalin baik demi terciptanya peningkatan kualitas laporan keuangan pada seluruh pemerintah daerah di Provinsi Papua Barat.
“Dapat meningkatkan kualitas laporan keuangan pemerintah daerah,” ucap dia.

Sebelumnya, kata dia, 12 pemerintah kabupaten dan 1 kota di Papua Barat berhasil meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dalam penyusunan Laporan Keuangan Pemerintah Daerah (LKPD) tahun 2019.
Sedangkan untuk penyusunan LKPK (Laporan Keuangan Pemerintah Konsolidasian), Laporan Statistik Pemerintah (LSKP) dan kajian fiskal regional, Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat telah menerima data terkait laporan keuangan pemda baik secara langsung maupun melalui Sistem Informasi Keuangan Daerah (SIKD) milik Direktorat Jenderal Perimbangan Keuangan (DJPK).
“Raihan opini WTP tahun 2019 mengalami peningkatan dari tahun sebelumnya, dimana sebelumnya itu hanya 10 pemda yang meraih opini WTP,” pungkas dia.(RLS/PB25/PB15)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: