DPR PB Minta Bank Papua Jaga Kualitas Layanan

MANOKWARI, papuabaratnews.co Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) meminta agar manajemen Bank Pembangunan Daerah Papua atau lebih dikenal Bank Papua, dapat menjaga kualitas pelayanan hingga masa mendatang.

Apalagi, Pemerintah Provinsi Papua Barat telah resmi mengalihkan pengelolaan keuangan daerah dari BNI ke Bank Papua, sejak Maret 2021.

“Masyarakat mengingingkan pelayanan itu lebih cepat dan tepat,” ujar Wakil Ketua DPR PB Jongky R Fonataba saat dikonfirmasi awak media, Jumat pekan lalu.

Untuk itu, kata dia, kualitas sumber daya manusia (SDM) yang dimiliki Bank Papua harus mampu menjawab perubahan sistem pelayanan yang serba digital seperti sekarang ini.

Hal tersebut sangat penting, agar pelayanan pemerintah tidak terhambat akibat dari pengalihan pengelolaan kas daerah.

“SDMnya juga harus sudah siap mengendalikan sistem pelayanan yang serba digital ini,” jelas Jongky.

Namun, ia menilai pemerintah daerah terlau terburu-buru dalam melakukan pengalihan pengelolaan kas daerah dari BNI ke Bank Papua sebelum memastikan SDM dari bank daerah.

Salah satu contohnya adalah pembahasan hingga penetapan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 yang molor akibat perubahan sistem dari SIMDA ke SIPD.

“Jangan sampai ini lagi mekanisme dari pengalihan ini juga tambah panjang,” jelas dia.

Diberitakan media ini sebelumnya, Pemerintah Provinsi Papua Barat resmi mengalihkan pengelolaan keuangan daerah dan seluruh alokasi dana dari BNI ke Bank Papua.

Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan mengatakan, pengalihan pengelolaan keuangan daerah dari BNI ke Bank Papua telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Papua Barat.

“Secara teknis maka seluruh operasional pengelolaan keuangan daerah di provinsi akan diberikan kepada Bank Papua,” ujarnya di Manokwari, Senin (8/3/2021).

Nataniel menjelaskan, pengalihan pengelolaan keuangan daerah merupakan perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa kali kunjungan ke Papua Barat.

“Ini adalah tindaklanjut hasil rekomendasi KPK,” urainya.

Asisten III Bidang Administrasi Setda Papua Barat Raymond Yap menegaskan, sesuai persetujuan Menteri Keuangan maka pemerintah diminta segera melakukan penutupan rekening kas daerah di BNI. Langkah selanjutnya mengaktifkan rekening baru kas daerah di Bank Papua.

“Persetujuan Menteri Keuangan sudah turun sehingga kita segera menutup rekening lama dan langsung membuka rekening baru di Bank Papua,” terangnya.

Yap merinci, setelah DPA 2021 dikucurkan maka seluruh pengelolaan keuangan daerah diberikan kepada Bank Papua. Mulai dari pembiayaan gaji pegawai, belanja dan pendapatan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) hingga dana Otsus seluruhnya dikelola oleh Bank Papua. Pengalihan keuangan daerah ini merupakan sejarah pertama di Papua Barat sejak awal berdiri sampai tahun 2020.

“Mulai tahun 2021 seluruh operasional keuangan daerah diserahkan ke Bank Papua,” pungkas dia.(PB15)

‘Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Senin 15 Maret 2021’

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: