DPR PB Minta Usulan Revisi UU Otsus dari Daerah Tidak Diubah

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dewan Perwakilan Rakyat Papua Barat (DPR PB) meminta agar usulan revisi draf Otonomi Khusus yang diajukan dari daerah tidak boleh diubah oleh pemerintah pusat. Pemerintah pusat melalui Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) diminta tidak menghilangkan secara sepihak, aspirasi dan usulan yang diusung dari daerah.

Ketua DPR PB Orgenes Wonggor mengatakan, usulan pemikiran yang diusung dari daerah dalam rangka revisi Undang-Undang Otsus tidak boleh dipangkas di tengah jalan oleh pemerintah pusat.

“Pemerintah pusat tidak boleh mengubah atau mengganti pokok pikiran daerah yang diusulkan oleh daerah,” ujarnya di Manokwari, Selasa (9/3/2021).

Orgenes menyebutkan beberapa pokok pikiran telah diajukan dalam revisi Otsus di antaranya, pemberian kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dari pusat ke daerah. Dia mengakui selama ini, kewenangan pengelolaan SDA dimonopoli oleh pemerintah pusat sehingga daerah tidak mendapatkan manfaat ekonomis dari kelimpahan SDA.

“Kami dorong agar pemberian kewenangan pengelolaan SDA harus diberikan ke daerah,” urainya.

Lanjut Orgenes, usulan yang dibawa dari daerah terkait pemekaran daerah baik kabupaten/kota atau provinsi harus melalui persetujuan DPR dan Majelis Rakyat Papua (MRP). Namun ketika sampai di Jakarta usulan tersebut direvisi dan ditambah dengan keterangan pemerintah pusat, sehingga dapat memutuskan pemekaran suatu wilayah di Papua dan Papua Barat tanpa persetujuan DPR dan MRP.

“Masuknya pikiran baru dalam draf revisi inilah yang menyebabkan tidak bertemunya aspirasi daerah di pusat,” tuturnya.

DPR juga terus memantau usulan penambahan kenaikan Dana Alokasi Umum (DAU) dalam postur anggaran Negara bagi Papua dan Papua Barat sebesar 2,25%. Dia mengingatkan agar usulan kenaikan fiskal bagi Papua dan Papua Barat diperhatikan secara serius oleh pemerintah pusat.

“Usulan peningkatan DAU 2,25% bagi Papua dan Papua Barat merupakan usulan bersama,” kata Orgenes.

Ia menambahkan usulan yang juga harus diperhatikan secara serius oleh pemerintah pusat yakni pemberian kewenangan bagi daerah dalam pengusulan Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) asli Papua.

Menurutnya, selama ini kuota usulan CPNS belum berpihak bagi Orang Asli Papua. Hal tersebut mengakibatkan pencari kerja asli Papua selalu melakukan demostrasi karena gagal dalam seleksi CPNS.

“Ada banyak kewenangan yang harus diberikan kepada daerah termasuk kewenangan menentukan kuota CPNS di tiap daerah,” pungkas Wongggor. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 10 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: