DPRD: Pemberdayaan Masyarakat Harus Ada Pendampingan
MANOKWARI, PB News – Anggota DPRD Kabupaten Manokwari Elly Wanma, mengungkapkan, salah satu syarat mengoptimalkan program pemberdayaan masyarakat lokal adalah dengan melakukan pendampingan.
Misalnya, masyarakat perlu diberikan pemahaman tentang pemeliharaan hewan ternak babi, dan cara menjaga kebersihan kandang. Sehingga, bantuan hewan ternak bisa dikelola secara maksimal yang nantinya akan mendatangkan keuntungan bagi masyarakat di wilayah setempat.
“Pendampingan ini penting agar bantuan yang diberikan itu dapat dikelola dengan baik. Jika tidak kita khawatir bantuan yang diberikan itu mubazir, karena hewan ternaiknya mati atau tidak berproduksi dengan baik,” ujar dia kepada Papua Barat News, usai melakukan monitoring LKPj Bupati Manokwari tahun anggaran 2017, pada pekan lalu.
Pendampingan tersebut, lanjut dia, dapat menambah wawasan masyarakat dalam mengembangbiakan usaha peternakan. Bantuan terhadap kelompok masyarakat berupa hewan ternak akan memotivasi masyarakat menciptakan dunia usaha yang nantinya akan ada sentral ternak di Manokwari.
“Meski hanya hewan ternak tradisional juga perlu dilakukan pendampingan oleh dinas terkait sehingga nanti hasilnya maksimal,” ungkap politisi Hanura ini.
Namun, dirinya menilai proses pemeliharaan atas bantuan ternak babi yang diberikan kepada sejumlah kelompok di Kampung Arowi I dengan jumlah 10 ekor babi dan di Kampung Arowi 2 6 ekor, sudah dijalankan dengan baik.
Sebelumnya, Anggota DPRD Provinsi Papua Barat Yonadap Trogea, mengatakan, pemerindah daerah (Pemda) perlu merumuskan langkah strategis yang dipaketkan dalam program pemberdayaan masyarakat di setiap organisasi perangkat daerah (OPD). Selanjutnya, instrumen implementasi program tersebut pun perlu dimonitoring secara masif untuk mengetahui sejauh mana keberhasilan program pemberdayaan ekonomi masyarakat lokal.
“Pemberdayaan ekonomi bagi masyarakat Papua sudah banyak dilakukan, tapi banyak kendala dialami pemerintah,” ucap dia.
Menurut dirinya, solusi atas polemik pengembangan ekonomi masyarakat asli Papua terletak pada kurangnya peningkatan sumber daya manusia (SDM) melalui berbagai pelatihan, pemberian edukasi dan sosialisasi pengembangan usaha kecil menengah (UKM).
Seluruh anggaran perlu diperhitungan dengan baik, sehingga bisa mendapatkan hasilnya maksimal.
“Baik itu pemerintah provinsi maupun kabupaten/kota mulai persiapkan kelompok dan beri bantuan. Selanjutnya dilakukan pendampingan sehingga, bantuan yang disalurkan bisa dikelola secara mandiri sesuai kebutuhan ekonomi,” tutur Trogea.
Konklusi yang dapat ditarik adalah konsep pemberdayaan ekonomi masyarakat tidak dapat dilakukan melalui pendekatan individu melainkan dibutuhkan pendekatan kelompok.
Pemberdayaan dalam bidang ekonomi atau penguatan ekonomi rakyat, perlu dilakukan secara elegan tanpa menghambat dan mendiskriminasikan ekonomi, untuk itu kemitraan antar usaha mikro, usaha kecil, usaha menengah, dan usaha besar harus seimbang.(PB9)