Gubernur Mandacan Serahkan DPA Senilai Rp7,7 Triliun

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menyerahkan dokumen pelaksanaan anggaran (DPA) tahun anggaran 2021 kepada 47 organisasi perangkat daerah (OPD) di lingkup Pemprov Papua Barat.

Gubernur mengatakan, penyerahan DPA kepada 47 OPD itu mengalami keterlambatan akibat dari proses penyesuaian pada revisi anggaran pandemi Covid-19 dan perubahan sistem pelaporan keuangan daerah dari SIMDA ke SIPD.

Menurutnya, meski DPA 2021 terkesan lambat diserahkan kepada SKPD, namun hal itu dapat dijadikan motivasi setiap perangkat daerah, agar bekerja lebih ekstra dalam merealisasikan program dan anggaran.

“Artinya harus ada kerja keras, karena saya akan mengontrol sejauh mana SKPD mengelola program dan anggaran sesuai DPA masing-masing agar serapan APBD kita maksimal di akhir tahun dan berdampak pada kesejahteraan masyarakat,” ujar Gubernur Mandacan saat penyerahan DPA di Manokwari, Kamis (15/4/2021).

Ia menyebutkan, total Anggaran Pendapatan Belanja Daerah atau APBD Provinsi Papua Barat tahun 2021 sebesar 7.744.110.211.743,00 telah tersebar pada 47 SKPD untuk membiayai seluruh kegiatan di Provinsi Papua Barat.

“Saya semuanya bekerja maksimal dan bijak dalam penggunaan anggaran sehingga bermanfaat dan tepat sasaran dalam pembangunan demi kesejahteraan masyarakat, bukan kesejahteraan pribadi,” ujarnya.

Gubernur juga mengingatkan semua kepala dinas dan kepala biro menyiapkan kerangka kerja sesuai jadwal dan taat asas. Hal itu penting agar pelaksanaan anggaran dieksekusi lebih cepat sehingga tidak menumpuk di akhir tahun.

Selain itu, kata dia, asas manfaat dan sasaran penggunaan anggaran harus terwujud pada kesejahteraan masyarakat.  “Tepat waktu dan sesuai prinsip managemen pemerintahan,” tegasnya.

Dia menambahkan pimpinan OPD tidak hanya  fokus pada penyusunan pelaksanaan anggaran tetapi menyiapkan juga dokumen pertanggung jawaban penggunaan anggaran APBD Perubahan tahun 2022. Hal ini untuk menjaga opini penilaian Wajar Tanpa Pengecualian (WTP)  selama 6 Tahun sejak 2014 sampai 2019.

“Patuhi dan gunakan anggaran sesuai petunjuk penggunaan anggaran yang telah ditetapkan,” pungkasnya.  (PB22)

 

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 16 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: