Kejati Papua Barat Pastikan Kinerja Kerja Maksimal

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Meski baru berusia setahun lebih, Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat memastikan kinerja kerja dalam penanganan perkara terus dimaksimalkan.

Wakil Kepala Kejati Papua Barat Witono mengatakan, penanganan kasus mulai dari pidana khusus, pidana umum, perdata dan lainnya sudah dilakukan dengan baik. “Allhamdulilah, kemudian intelijen juga sudah melakukan dengan baik,” ucap Witono dalam konferensi pers di Aula Kejati, Kamis siang (22/7/2021).

Setiap perkara yang hendak diungkap oleh bagian intelijen, kata dia, harus memiliki kecukupan alat bukti agar bisa dilanjutkan ke tahap penyidikan. Jika minim alat bukti, maka perkara tersebut harus dihentikan. “Jangan sampai berlarut-larut,” ujarnya.

Di tengah masa pandemi, ada perkara yang menonjol yaitu pemalsuan surat rapid antigen. Namun, perkara itu masih ditangan Polda Papua Barat dan belum dilimpahkan ke Kejati.

Sedangkan bagian perdata tata usaha negara (Datun), ada beberapa perkara yang ditangani. Banyak modus perkara perdata di Papua Barat ini.

Sementara itu Kasi Ekonomi Keuangan pada Bidang Intelijen Kejati Papua Barat Muslim menerangkan, dari Januari sampai Juni 2021 telah melakukan pengawasan lalu lintas orang asing di seluruh Kejaksaan di Papua Barat ada 1806, program jaksa masuk sekolah sudah 26 kali, program jaksa menyapa 10 kali. “Tim intelijen juga sudah menangkap 1 DPO. Dan sekarang ada permintaan penangkapan 1 DPO lagi, sekarang masih dalam pemantauan,” ujar Muslim.

Kasi Oharda Bidang Aspidum Kejati Papua Barat I Ketut Hasta Dana menjelaskan, sejak Januari sampai Juni 2021 pihaknya telah menangani dan menyelesaikan perkara pidana umum yang terdiri dari; pra penuntutan ada 449 perkara, tingkat penuntutan ada 427 perkara, upaya hukumnya ada 22 perkara dan berhasil dieksekusi ada 412 perkara. “Ini dari lima Kejaksaan Negeri di Papua Barat,” ucap Ketut.

Kasi Penyidikan Bidang Aspidsus Kejati Papua Barat Marvie de Queljoe menuturkan, kasus yang masih dalam penyelidikan ada lima perkara, penyidikan sudah ada 7 perkara, dan yang sudah dalam tahap penuntutan ada 3 perkara.

Dari 7 kasus yang masih dalam penyelidikan ini, ada 3 perkara ditangani Kejati, Kejari Manokwari 1 perkara, Kejari Sorong 2 perkara dan Kejari Kaimana 1 perkara. “Kalau penyelamatan kerugian negara baru Rp558.228.482,” ujar Marvie.

Sementara itu Kasi Pertimbangan Hukum Bidang Asdatun Kejati Papua Barat Elmin Palyama menjelaskan, sejak Januari sampai Juni 2021 sudah ada 4 bantuan hukum yang diberikan Jaksa Pengacara Negara se Papua Barat. “2 perkara di Kejati, 1 di Kejari Sorong dan 1 perkara di Kejari Fakfak,” ucapnya.

Kemudian, pendampingan hukum yang diberikan ada 3 perkara terdiri dari 2 perkara ditangani Kejati dan 1 perkara di Kejari Sorong. Pendamping hukum ini meliputi, pembangunan Bandara Siboru di Fakfak, pembangunan pelabuhan laut di Fakfak dan 8 paket pekerjaan proyek yang ada di Balai Wilayah Sungai Papua Barat. “Proyek 8 paket itu tersebar di Sorong, Bintuni dan di Tambrauw,” ucap dia.

Selanjutnya, pelayanan hukum di bidang perdata ada 10 perkara, pelayanan hukum publik dan administrasi pemerintahan ada 7 perkara, pelayanan hukum pidana ada 7 perkara, pelayanan permasalahan hukum lainnya ada 1 perkara.

Dari beberapa kasus yang ditangani Bidang Perdata selama Januari sampai Juni 2021, ada potensi penyelamatan uang negara Rp1.672.572.536. “Ini masih dalam proses persidangan,” pungkas Elmin Palyama. (PB15)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 23 Juli 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: