Kepala Suku Pertanyakan Rencana Pendirian Kodim di Sausapor

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Rencana pendirian Komando Distrik Militer (Kodim) di Distrik Sausapor, Kabupaten Tambrauw, mendapat berbagai tanggapan dari tokoh adat di wilayah setempat.

Kepala Suku Miyah Kabupaten Tambrauw,  Agustinus Baru, mengatakan pihaknya sampai saat ini belum memahami motivasi sebenarnya di balik rencana pendirian Kodim di Distrik Sausapor.

“Kami pertanyakan rencana pembangunan Kodim di Tambrauw ini untuk apa,  karena banyak masyarakat yang tidak tahu tentang hal ini,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News,  Rabu pekan lalu.

Agustinus menyebutkan rencana pembangunan Kodim di wilayah Sausapor belum disosialisasikan kepada masyarakat baik oleh Pemda Tambrauw maupun oleh petinggi TNI Angkatan Darat. Karena itu menimbulkan sejumlah pertanyaan dari masyarakat. Menurutnya masyarakat di wilayah Tambrauw belum membutuhkan kehadiran Kodim dengan  jumlah anggota TNI yang banyak.

“Sampai saat ini masyarakat di Tambrauw hidup aman sehingga kehadiran Kodim di wilayah Tambrauw belum dibutuhkan oleh masyarakat,” terangnya.

Dia meminta agar Pemda Tambrauw tidak terburu-buru dan dapat membuka ruang diskusi bersama masyarakat untuk membahas penentuan arah kebijakan pembangunan Kodim di Tambrauw.

Pemda, kata dia, secara sepihak tetap memaksakan pendirian Kodim tanpa membicarakan dengan pemilik hak ulayat dan perwakilan 5 Kepala Suku (Bikar,  Abun,  Miyah,  Ireres dan Mpur) di wilayah Tambrauw. Maka hal itu akan berdampak buruk pada citra pemerintah di mata masyarakat.

“Rencana ini harus dibicarakan baik dengan masyarakat sebelum dilakukan agar tidak terkesan dipaksakan demi suatu kepentingan,” ucap Agustinus.

Senada dengan itu,  Kepala Suku Besar Mpur Provinsi Papua Barat,  Hofni Ajoi menuturkan, rencana pendirian Kodim di wilayah Tambrauw harus dijelaskan kepada masyarakat. Sebab, setelah Kodim didirikan di Sausapor akan diikuti dengan penambahan 6 Komando Rayon Militer atau Koramil di Tambrauw.

Hofni juga mengingatkan agar pemerintah daerah segera mengkomunikasikan rencana pendirian tersebut kepada seluruh masyarakat di 29 distrik. Tujuannya adalah untuk mencegah terjadinya pro kontra yang berpotensi konflik antara masyarakat, pemerintah dan aparat keamanan.

“Sebaiknya pemda menggelar musyawarah besar yang melibatkan 5 kelapa suku di wilayah Tambrauw bersama masyarakat dan TNI/Polri,” terangnya.

Dikonfirmasi terpisah, Sekretaris Daerah (Sekda)  Kabupaten Tambrauw Engelbertus Kocu, menerangkan, rencana pendirian Kodim di Tambrauw tidak bisa ditolak karena sudah seharusnya di setiap kabupaten/kota harus ada Kodim atau pun Polres.

“Kita ada dalam NKRI,  karena itu tidak mungkin kita tolak Kodim,” tegas dia.

Jika terjadi penolakan pembangunan Kodim oleh warga di Distrik Sausapor, maka pendirian Kodim akan dipindahkan ke wilayah distrik lain di Tambrauw yang bersedia menerima.

“Setiap kabupaten harus ada Kodim dan Polres, jika tidak maka nanti kita dipikir masih daerah merah,” pungkas Engel. (PB22)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: