Kesepakatan dan Deklarasi Raker Bupati Harus Ditindaklanjuti

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Gubernur Provinsi Papua Barat Dominggus Mandacan, mengatakan, berdasarkan hasil rapat kerja (Raker) kepala daerah se Provinsi Papua Barat tahun 2019. Terdapat 10 kesepakatan dan 1 deklarasi Teminabuan yang diselenggarakan di Kabupaten Sorong Selatan (Sorsel), Senin (29/30/4/2019) lalu.

“Sebanyak 10 kesepakatan dan 1 deklarasi yang namanya deklarasi Teminabuan ini semuanya harus ditindaklanjut, terutama berkaitan dengan Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN).

Baik, selaku Gubernur, Wakil Gubernur, Sekretaris Daerah dan semua pejabat terutama pejabat esalon II segara melaporkan LHKPN,” tegas Mandacan saat memimpin apel gabungan di lingkungan Pemerintah Provinsi Papua Barat, Rabu (15/5/2019).

Gubernur melanjutkan, semua kepala daerah sudah bersapakat bahwa sampai dengan akhir Juni LHKPN harus segara dipenuhi sesuai dengan data yang diberikan sesuai dengan bukti-bukti dan diserahkan kepada Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Republik Indonesia.

“Sekali lagi saya ulangi LHKPN harus segara di tindaklanjuti,” ujar Dominggus.

Diberitakan media ini sebelumnya,  Kepala Inspektorat Papua Barat Sugiyono, menegaskan, setelah batas akhir pelaporan LHKPN diumumkan maka para pejabat wajib melaporkan sebelum jatuh tempo.

Apabila melewati batas waktu, dapat dikenakan sanksi berupa penahanan pembayaran Tambahan penghasilan pegawai (TPP). Dan, TPP pejabat yang bersangkutan akan dikembalikan ke kas daerah.

“Jangan sampai saat sanksi sudah dijatuhkan mulai ribut kesana-kemari, padahal pemberitahuan sudah dilakukan berulang-ulang, namun kesadaran diri sendiri yang tidak ada,” kata Sugiyono.

Sekretariat Daerah (Setda) Papua Barat Musa Kamudi pun pernah melontarkan, dari hasil monitoring dan evaluasi (Monev) yang dilakukan KPK di lingkungan Pemerintah Provinsi (Pemprov) Papua Barat ternyata hasil LHKPN di Papua Barat baru mencapai 5,0 sekian persen.

Musa melanjutkan, ada 2 kabupaten yang sudah melaporkan LHKPN-nya 100 persen, namun ada juga kabupaten dan kota yang belum melaporkan LHKPN-nya, bahkan belum sama sekali.

“Kita sudah membuat kesepakatan di rapat Kerja (Raker) kepala daerah se Provinsi Papua Barat bahwa, diakhir Mei 2019 semua pejabat, baik 12 kabupaten dan 1 kota termasuk di tingkat provinsi sudah melaporkan LHKPN-nya 100 persen. Sehingga, dari hasil itu KPK dapat menilai kita bahwa tingkat kepatuhan pelaksanaannya,” kata Musa.

Dia menuturkan, memang dalam proses pelaporan di lingkungan Pemprov Papua Barat ada kalanya terganggu karena jaringan Internet. Namun, hal tersebut akan terus berusaha diperbaiki.

“Apa yang menjadi keputusan dan kesepakatan harus dipatuhi dan dijalankan. Sehingga, apa yang masih kurang harus segera dilengkapi, agar KPK dapat mengetahui progres yang selama ini dikerja Pemprov Papua Barat,” tandas Kamudi.(PB8)

 

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: