Koalisi Rakyat Papua Tolak Keberlangsungan Otsus

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Koalisi Rakyat Papua kembali menyuarakan penolakan terhadap keberlangsungan Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Selain itu, koalisi juga menolak upaya pemerintah pusat memperpanjang durasi alokasi Dana Otsus atau dikenal dengan Otsus Jilid Dua.

Koordinator Koalisi Rakyat Papua Sayang Mandabayan mengatakan, pemerintah pusat tidak memberikan kewenangan penuh bagi dua provinsi dalam mengelola tata pemerintahan, sejak diberlakukan UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus bagi Papua. Hal ini dinilai telah mengabaikan amanah Pasal 77 UU Nomor 21. Untuk itu, pemerintah pusat harus mengembalikan kebebasan aspirasi masyarakat Papua sesuai dengan amanah undang-undang.

“Kembalikan ke pendapat rakyat melalui prosedur RDP (Rapat Dengar Pendapat) oleh lembaga kultur Papua yaitu Majelis Rakyat Papua (MRP),” kata dia saat menggelar konfrensi pers di Kantor Dewan Adat Papua wilayah III Doberay, Selasa sore (30/3/2021).

Ia melanjutkan, aspirasi penolakan tersebut telah final melalui RDP yang diselenggarakan MRP pada 1 Oktober 2020. Dengan demikian, koalisi menolak segala bentuk kompromi pemerintah pusat maupun oknum elit pejabat Papua yang hendak melanjutkan kucuran Dana Otsus ke Papua dan Papua Barat.

“Hentikan Otsus jilid dua, mendukung petisi rakyat Papua 1,8 juta pada tahun 2017 dan mendesak pemerintah memberikan hak penentuan nasib sendiri kepada Bangsa Papua,” tegas Mandabayan.

Ia menilai, sikap pemerintah pusat yang terus menerus memformulasikan kebijakan agar Dana Otsus Papua dilanjutkan, menjadi bentuk ketidakpatuhan negara terhadap regulasi yang telah dilahirkan.

“Kami juga menolak kelompok yang saat ini mengatasnamakan rakyat Papua, memberikan dukungan keberlanjutan Otsus jilid dua melalui berbagai jenis tulisan,” tutur dia.

Mandabayan menambahkan, Koalisi Rakyat Papua juga menolak kehadiran tim dari DPR Republik Indonesia yang rencananya berkunjung ke Tanah Papua untuk memonitoring keberlangsungan Otsus selama ini.

Sementara itu, Juru Bicara Dalam Negeri Petisi Rakyat Papua Sam Awom menjelaskan, petisi rakyat merupakan petisi yang cerdas dalam menilai keberlangsungan Otsus menjadi malapetaka bagi orang asli Papua. Dalam petisi itu ada beberapa poin penting meliputi, rakyat Papua bukan menjadi komoditas ekonomi politik untuk mencari keuntungan pemerintah Indonesia. Kemudian, segera membatasi segala rekayasa sepihak pemerintah pusat di Jakarta yang terus mereduksi persoalan pokok rakyat Papua melalui kebijakan alokasi dana Otsus dan lain sebagainya.

“Dan yang berikutnya adalah hentikan keberlangsungan politik kolonialisme, kapitalisme dan militerisme yang dikemas dengan paket kebijakan Otsus jilid dua,” ucap Awom.

Dia melanjutkan, petisi tersebut berguna untuk mendata, mengukur serta mendokumentasikan sikap politik rakyat Papua secara tertulis kepada semua pihak baik pemerintah Indonesia, ataupun elit politik di Tanah Papua.

“Tetap akan mengawal, mengkonsolidasikan, sehingga rakyat tidak lagi takut dengan segala macam intervensi ataupun tekanan yang dilakukan,” papar dia.

Awom memastikan, rakyat Papua secara lantang terus menyuarakan hak penentuan nasib sendiri bagi dunia internasional. Kebebasan berpendapat itu telah dijamin oleh perundang-undangan baik itu Undang-Undang Dasar 1945 maun deklarasi-deklarasi hukum internasional.

“Tahap pertama pada Bulan Januari itu ada sekitar 654.561 orang yang menolak, dan tahap kedua lagi berjalan,” jelas dia.

Dia pun mengimbau agar seluruh orang asli Papua yang mendukung upaya penentuan nasib sendiri tetap fokus dan tidak mudah terjebak dengan hasutan dari elite politik di Tanah Papua. Sebab, orientasi para elite tersebut hanya pada uang dan tidak memikirkan keberlanjutan kekayaan lama di Papua dan Papua Barat. Kondisi itu tercermin dari sikap pemerintah pusat yang hanya melakukan revisi dua pasal dari UU Nomor 21 Tahun 2001.

“Jakarta hari ini hanya merevisi Pasal 76 tentang Pemekaran dan pasal yang mengatur soal keuangan,” ucap Awom.

Padahal, sambung dia, dasar lahirnya Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua adalah pemerintah pusat memberikan kewenangan penuh kepada pemerintah daerah di dua provinsi untuk mengatur daerahnya. Sayangnya, amanah undang-undang itu tidak teraplikasikan dengan semestinya dan berimbas pada pelanggaran hak asasi manusia (HAM) di Tanah Papua.

“Bagaimana menempatkan rakyat Papua sebagai pemilik dari tanah ini. HAM tidak lagi digunakan sebagai upaya memanusiakan manusia,” tegas Awom.

Anggota DPD Republik Indonesia Filep Wamafma menilai, draf revisi UU Otsus Papua yang kini telah masuk ke DPR belum mewakili aspirasi dari daerah. Perwakilan kepentingan daerah yakni pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat, DPR Papua dan Papua Barat, ataupun Majelis Rakyat Papua belum diajak berbicara oleh pemerintah pusat terkait penyusunan draf RUU tersebut.

Dalam revisi itu, dua poin yang diajukan sebagai perubahan oleh pemerintah yakni tentang penambahan dana otsus dan pengaturan soal pemekaran wilayah di Papua. Padahal, dua poin itu belum mampu menjawab persoalan yang terjadi selama ini di Tanah Papua.

”Sebab, dari hasil kajian Pansus Papua yang dibentuk Komite I DPD, sejumlah ketentuan di UU Otsus yang lama belum diterapkan dengan baik, mestinya dievaluasi oleh pemerintah,” ujarnya.

Filep mengingatkan, pembentukan UU Otsus Papua berbeda dengan UU yang lain. Sebab, ada kekhususan menyangkut penyiapan draf dan substansi UU. UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otsus Papua telah mengatur diberikannya kewenangan kepada DPR Papua dan Papua Barat serta MRP.

“Untuk memberikan pertimbangan dalam revisi UU Otsus Papua,” tegas Filep.

Di luar isu kenaikan dana otsus dan pemekaran wilayah, sambung File, ada beberapa hal lain yang sebetulnya sangat krusial bagi warga Papua. Hal itu berkaitan dengan aktivasi Komisi Kebenaran dan Rekonsiliasi (KKR) yang sebetulnya menjadi tuntutan dari warga akar rumput. Selanjutnya, ada pengaturan mengenai hak ekonomi warga Papua, perlindungan masyarakat adat, dan akomodasi terhadap partai politik (parpol) lokal.

“Sebagaimana juga ditemui di daerah yang menjalani otonomi khusus lainnya, yakni Aceh,” terang Filep. (PB15)

Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News, edisi Rabu 31 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: