KPPN Manokwari: Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah Belum Maksimal

MANOKWARI, papuabaratnews.co Kementrian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Perbendaharaan telah meluncurkan program Kartu Kredit Pemerintah sejak 2019 lalu, untuk menciptakan efisiensi pelaksanaan belanja APBN. Selain itu, penggunaan Kartu Kredit Pemerintah bertujuan mendorong pengelolaan likuiditas dan inklusi keuangan negara secara modern.

Sayangnya, program tersebut tidak berjalan maksimal di wilayah kerja Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) Manokwari.

“Kita uda mulai (Sosialisasi, red) dari tahun 2019, tapi agak kurang maksimal sih,” kata Kepala Seksi Manajemen Satker & Kepatuhan Internal (MSKI) KPPN Manokwari Khiyarunnas, saat dikonfirmasi Papua Barat News, Jumat pekan lalu (9/4/2021).

Dia menuturkan, ada beberapa kendala sehingga program transaksi non tunai itu tidak berjalan sesuai ekspektasi. Meliputi, proses penerbitan kartu oleh pihak Himpunan Bank Milik Negara (Himbara) yakni Mandiri, BRI dan BNI memakan waktu cukup lama. Selain itu, keterbatasan mesin EDC (Electronic Data Capture) yang sesuai dengan program tersebut.

“Bahkan kami sendiri sejak Oktober tahun lalu minta pergantian kartu karena ada pergantian pejabat, sampai sekarang belum terbit,” jelas dia.

“Rata-rata merchant di sini minta fee. Sedangkan APBN tidak ada fee, agak susahnya situ,” kata Khiyarunnas menambahkan.

Ia melanjutkan, keluhan satuan kerja terkait lamanya durasi penerbitan kartu dari bank  telah diinformasikan ke Direktorat Jenderal Perbendaharaan di Jakarta.

“Tujuannya nanti kantor pusat kami yang komunikasi dengan kantor pusat banknya,” ujar dia.

Ada dua jenis Kartu Kredit Pemerintah.

Pertama, Kartu Kredit Pemerintah Operasional yang dipegangan oleh pejabat pengadaan di satuan kerja untuk belanja kebutuhan operasional kantor, seperti alat kulis kantor dan lain sebagainya.

Kedua, Kartu Kredit Pemerintah Perjalanan Dinas yang dapat dipegang oleh pejabat maupun pegawai dari satuan kerja untuk membiayai perjalanan dinas seperti tiket pesawat dan biaya penginapan.

“Meskipun uang belum tersedia, tetapi satuan kerja masih bisa belanja. Itu tujuan dari Kartu Kredit Pemerintah,” tutur dia.

Ia menjelaskan, Kartu Kredit Pemerintah hanya dipergunakan satuan kerja dengan mekanisme uang persediaan, bukan mekanisme pembayaran langsung. Jumlah yang dikeluarkan untuk satu rekanan sebesar Rp50 juta. Sedangkan belanja barang dan modal di atas Rp50 juta tetap menggunakan mekanisme pembayaran langsung.

“Contohnya pagu DIPA Rp100 miliar, terdiri dari uang persediaan Rp500 juta dan uang pembayaran langsung Rp500 juta. Nanti, uang persediaan Rp500 juta itu dibagi lagi, 60 persen tunai dan 40 persen saldo kartu kreditnya,” tutur dia.

Terpisah, Pimpinan Cabang BNI Manokwari Maruli Pardede menjelaskan, pihaknya ditugaskan untuk menerbitkan Kartu Kredit Pemerintah untuk Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Papua Barat. Proses penerbitan kartu tersebut sementara dikerjakan, dan dalam waktu dekat kartu itu sudah diserahkan ke satuan kerja yang bersangkutan.

Jumlah transaksi

KPPN Manokwari mencatat jumlah transaksi yang menggunakan Kartu Kredit Pemerintah sejak disosilisasikan tahun 2019, masih sangat minim.

Tahun 2020, Kartu Kredit Pemerintah hanya dipergunakan oleh 10 dari 218 satuan kerja dengan jumlah transaksi secara keseluruhan Rp685 juta.

Transaksi tersebut terdiri dari Rp 660 juta belanja perjalan dinas dan Rp25 juta belanja alat tulis kantor.

“Kartu Kredit Pemerintah ini baru bisa pakai itu instansi vertikal, instansi daerah belanjanya tidak tentu jadi tidak kita beri,” jelas Khiyarunnas.

Untuk tahun 2021, sambung  dia, dari Januari sampai Maret transaksi menggunakan Kartu Kredit Pemerintah tercatat baru Rp24 juta. Penggunaanya dari tiga satuan kerja yakni Bea Cukai, Balai Pengkajian Teknologi Pertanian (BPTP) dan Badan Pusat Statistik (BPS).

“Bea Cukai yang aktif. Kalau kita, sudah setahun lebih belum dapat kartunya,” pungkas dia. (PB15)

**Artikel ini telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Senin 12 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: