MK Perintahkan KPU Gelar PSU di Teluk Wondama

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Mahkamah Konstitusi (MK) mengabulkan sebagian permohonan sengketa Pemilihan Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 yang diajukan oleh pasangan calon nomor urut 1, Elysa Auri dan Ferry Michael Deminikus Auparay.

Adapun keputusan tersebut dibacakan oleh Ketua Mahkamah Konstitusi Anwar Usman pada Kamis 18 Maret 2021.

“Mengabulkan permohonan pemohon untuk sebagian,” kata Anwar dalam sidang yang disiarkan secara daring.

Anwar mengatakan, majelis hakim konstitusi menyatakan telah terjadi pelanggaran dalam pelaksanaan pemungutan suara dalam proses Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati di Teluk Wondama.

Pelanggaran tersebut terjadi di Tempat Pemungutan Suara (TPS) 05 Kampung Wasior 2, TPS 04 Kampung Maniwak. Kemudian, di TPS 09 Kampung Maniwak, dan TPS 14 Kampung Maniwak, Distrik Wasior.

Oleh karena itu, MK memerintahkan termohon, dalam hal ini adalah Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Teluk Wondama untuk melakukan pemungutan suara ulang (PSU) di TPS yang terjadi pelanggaran.

MK juga membatalkan surat keputusan surat KPU tentang penetapan rekapitulasi hasil penghitungan suara dan hasil Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Teluk Wondama Tahun 2020 tanggal 16 Desember 2020.

Namun, pembatalan itu hanya sepanjang mengenai perolehan suara pasangan calon di TPS tempat terjadinya pelanggaran.

“Memerintahkan pemungutan suara ulang di maksud harus dilakukan dalam tenggang waktu 30 hari sejak putusan ini diucapkan dengan disertai pengawasan yang ketat oleh Bawaslu Kabupaten Teluk Wondama,” ujar dia.

MK juga memerintahkan Kepolisian Resor Teluk Wondama untuk melakukan pengamanan dalam keseluruhan proses PSU. Selain itu, meminta KPU Teluk Wondama untuk menggabungkan hasil PSU di TPS tempat terjadinya pelanggaran dengan hasil keputusan rekapitulasi yang tidak dibatalkan MK.

“Kemudian menuangkannya dalam keputusan baru mengenai hasil akhir perolehan suara masing-masing pasangan calon dalam pemilihan bupati dan wakil bupati kabupaten Teluk Wondama Tahun 2020,” kata Anwar.

Sementara itu, untuk permohonan selain yang dikabulkan MK dalam perkara ini dinyatakan ditolak.

Perkara perselisihan hasil Pilbup Teluk Wondama ini diajukan pasangan Elysa Auri dan Fery Michael Deminikus Auparay yang mendapatkan suara 27,9 persen atau 5.264 suara. Sementara, kandidat yang memperoleh suara terbanyak adalah pasangan calon nomor urut 4 Hendrik Syake Mambor-Andarias Kayukatui dengan 29,5 persen atau 5.583 suara.

Siap gelar pemungutan ulang

Menanggapi putusan MK itu, KPU RI segera menerbitkan surat berisi arahan teknis pelaksanaan PSU Pilkada di 4 TPS di Distrik Wasior, Kabupaten Teluk Wondama.

“Akan diterbitkan surat KPU untuk arahan teknis pelaksanaan Putusan MK yaitu PSU di empat TPS,” ujar Anggota KPU RI Hasyim Asy’ari di Jakarta seperti dikutip Republika, Kamis (18/3/2021).

Ia mengatakan, KPU RI telah melakukan koordinasi dengan KPU Teluk Wondama untuk menindaklanjuti putusan MK yang dibacakan Kamis kemarin. Menurut Hasyim, pemilih yang diperbolehkan hadir dalam PSU nanti adalah pemilih yang terdaftar dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) pada Pilkada 2020 per 9 Desember.

Ia juga memastikan, pelaksanaan PSU pemilihan bupati (pilbup) Teluk Wondama di empat TPS dilaksanakan dengan standar protokol kesehatan pencegahan penularan Covid-19. Ongkos penyelengaraan PSU sudah disediakan dari dana Pilkada 2020 yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD) melalui naskah perjanjian hibah daerah (NPHD).

Terpisah, Ketua KPU Papua Barat Paskalis Semunya memastikan pihaknya siap menggelar PSU di 4 TPS  tersebut.

“Wajib hukumnya kami melaksanakan keputusan MK untuk segera melakukan PSU,”  ujarnya di Manokwari, Kamis (18/3/2021).

Dikatakan, KPU Papua Barat dan KPU Teluk Wondama akan segera mengadakan rapat teknis terbatas untuk mempersiapkan pelaksanaan PSU di Teluk Wondama.

“Hari Senin atau Selasa pekan depan, kami akan menggelar rapat tertutup dengan komisioner KPU Teluk Wondama karena saat ini mereka masih ada di Jakarta,” terangnya.

Dia menyebutkan sebelum memasuki minggu kedua atau sebelum perayaan paskah pada 4 April 2021, PSU di 4 TPS itu sudah harus dilaksanakan. “Kami terus berkomunikasi dengan komisioner KPU Teluk Wondama untuk menyiapkan segala hal yang berkaitan dengan pelaksanaan PSU. Kami menargetkan sebelum paskah sudah bisa dilaksanakan,” paparnya.

Dia menambahkan, KPU Papua Barat siap mendukung dan membantu kelancaran proses PSU, termasuk penyediaan anggaran PSU.

“Anggaran pelaksanaan PSU juga akan dibahas dalam rapat teknis nanti, karena itu jadi elemen penting yang harus disiapkan oleh KPU,” katanya. (PB1/PB22/REP)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 19 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: