MRPB : Masalah Papua Bukan Pemekaran, Tapi Kewenangan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Majelis Rakyat Papua Barat (MRPB) menilai, usulah pemekeran Daerah Otonomi Baru (DOB) bukan menjadi solusi menyelesaikan kompleksitas masalah di Tanah Papua. Sebab, implementasi kewenangan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Papua tidak diberikan sepenuhnya oleh pemerintah pusat.

Ketua MRPB Maxsi Nelson Ahoren mengatakan, revisi UU Otsus yang sedang dibahas oleh pemerintah pusat harus benar-benar menyentuh kompleksitas persoalan mendasar di Tanah Papua.

“Kami tidak meminta pemekaran, tapi kewenangan untuk membangun daerah tanpa dibatasi oleh Jakarta,” kata Maxsi kepada Papua Barat News di Manokwari,  Kamis 15 April 2021.

Menurut dia, masyarakat Papua dan Papua Barat akan terus meneriakkan pemberian kewenangan baik di dari aspek politik, ekonomi, dan pengelolaan sumber daya alam (SDA). Pemberian kewenangan pengelolaan daerah secara otonom lebih bermanfaat bagi Papua dan Papua Barat, daripada wacana pemekaran dan penambahan dana otsus.

“Daerah lebih membutuhkan kewenangan yang luas untuk mengelola kekayaan perut bumi Papua. Kami tidak membutuhkan yang lain dari pusat,” tegas dia.

Maxsi juga menilai masuknya usulan opsi kedua dalam Pasal 76 UU Otsus Papua Nomor 21 Tahun 2001 terkait usulan pemekaran DOB dapat dilakukan oleh pemerintah pusat tanpa harus mendapat persetujuan DPRD dan MRP.

“Itu justru  mencabut kewenangan dua lembaga representatif orang asli Papua,” tutur dia.

Maxsi melanjutkan, sudah saatnya pemerintah pusat melalui Mendagri tidak bersembunyi dalam menyelesaikan persoalan Papua. Siasat mengumpulkan segelintir kelompok masyarakat Papua ke Jakarta, akan menimbulkan masalah baru dalam semangat menyelesaikan persoalan Papua. Karena itu, pemerintah pusat sangat diharapkan transparan dalam upaya penyelesaian konflik Papua.

“Mendagri harus menyediakan ruang dialog untuk membahas masalah Papua dengan semua pihak terkait,” terang Ahoren.

Dirinya optimis penyelesaian masalah Papua dapat dilakukan secara humanis dan bermartabat. Dan, Mendagri tidak perlu khawatir kepada MRP tentang adanya manuver politik demi kepentingan tertentu. Sebab, MRP adalah salah satu lembaga negara yang dibentuk untuk mengontrol partisipasi orang asli Papua dalam politik dan pemerintahan.

“MRP hadir untuk menjadi kepanjangan pemerintah pusat di daerah sehingga tidak perlu ada ketakutan kepada MRP,” pungkas dia. (PB22)

**Artikel ini telah diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 16 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: