Ketua DPR Papua Barat: Aspirasi P3K Segera Ditindaklanjut

MANOKWARI, PB News – Ketua DPR Provinsi Papua Barat Orgenes Wonggor mengatakan, aspirasi dari 512 orang yang masuk dalam kategori Pegawai Pemerintahan dengan Perjanjian Kerja (P3K) akan segera ditindaklanjuti.

“Dalam waktu Komisi I DPR Papua Barat akan panggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD),” kata Wonggor setelah menerima aspirasi dari perwakilan P3K Papua Barat, Jumat (29/1/2021).

Menurut dia, ada sejumlah honorer yang telah mengabdi belasan tahun tidak diterima dalam proses seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) formasi 2018. Kondisi ini menjadi pemicu aksi penolakan dari ratusan orang yang masuk dalam kategori P3K.

“Saya lihat penerimaan ini tidak betul ini. Yang baru masuk sudah diangkat jadi PNS, yang bekerja lama tidak diangkat,” tegas dia.

Semestinya, kata dia, pemerintah daerah melalui instansi terkait jeli melihat persoalan tersebut. Sebab, banyak anak-anak asli Papua yang menjadi korban dalam keputusan penerimaan pegawai itu.

“Banyak anak-anak Papua yang menjadi korban,” ucap Wonggor.

Edison Kambu salah satu perwakilan P3K menuturkan, ada kejanggalan dalam proses pengangkatan 1.283 honorer menjadi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) di lingkup Pemerintahan Provinsi Papua Barat. Sebab, dari jumlah itu ada 512 orang yang masuk dalam kategori P3K menerima SK (Surat Ketetapan) tanpa disertakan Nomor Induk Pegawai (NIP).

Padahal di dalam UU ASN, Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 bahkan Peraturan Presiden yang baru diterbitkan Pasal 29 Ayat 4 menjelaskan P3K memiliki NIP.

Selain itu, status 512 P3K itu tidak terdaftar di Badan Kepegawaian Negara dan proses penggajian P3K ditolak oleh sistem keuangan.

“Kami bagian dari 1.283, tapi dalam perjalanan jadi dua kelompok yaitu CPNS dan P3K,” jelas Edison.

“Proses ini terkesan dipaksakan, karena ada yang baru masuk langsung diangkat jadi CPNS,” kata dia lagi.

Ketua Tim P3K Yan Rumbiak meminta agar proses prajabatan 771 orang yang telah diangkat menjadi CPNS harus ditunda hingga persoalan tersebut diselesaikan. Upaya itu merupakan bentuk ketidakpuasan mereka terhadap seluruh proses penerimaan tenaga honorer menjadi CPNS formasi 2018.

“Kami meminta keadilan untuk diakomodir dan diangkat menjadi CPNS Papua Barat melalui formasi 2019. Kami juga meminta kepada Gubernur dan Kepala BKD menunda waktu sementara waktu penyelenggara prajabatan bagi CPNS formasi tahun 2018 sampai 512 mendapat kepastian,” ujar Yan.

Diberitakan sebelumnya, Kepala BKD Papua Barat Yustus Meidodga menuturkan, usai pemberkasan seluruh berkas dari 1.283 honorer dan P3K akan dibawa ke BKN untuk diproses selanjutnya.

Selanjutnya akan dikeluarkan petunjuk teknis sebagai acuan SK Gubernur dan dikembalikan untuk dibuatkan SK. Harapannya semua honorer dan P3K bisa datang untuk mendaftar sesuai nama yang sudah dimuat dalam database,” tandas Yustus.

Dilansir dari JPNN, Kabid Perencanaan SDM Aparatur Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (KemenPAN-RB) Syamsul Rizal menjelaskan,  nantinya setelah PP 49/2018 diundangkan dalam lembaran negara, akan diterbitkan PermenPAN-RB sebagai petunjuk teknis pelaksanaan. Mulai dari usulan kebutuhan PPPK, penetapan formasi, tata cara tes, penetapan NIP, dan lain-lain.

Begitu ditetapkan sebagai P3K dan mengantongi NIP, lanjut Syamsul, pejabat pembina kepegawaian (PPK) akan menetapkan SK minimal satu tahun kerja.(PB15)

Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin (1 Februari 2021)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: