Pansus RUU Otsus Papua Mulai Bekerja

MANOKWARI, PB News – Sidang Paripurna DPR Republik Indonesia telah menetapkan keanggotan panitia khusus (pansus) RUU tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus (Otsus) Provinsi Papua dan Papua Barat.

Anggota Pansus RUU Otsus Papua, Rico Sia, mengungkapkan saat ini pansus telah mulai bekerja. Dia menyebutkan, proses pembahasan revisi UU Otsus dilakukan secara bertahap dan berjenjang karena kondisi pandemi Covid-19.

“Kami mulai dari wilayah terdekat dulu, yakni DKI Jakarta dan sekitarnya, nanti setelah itu kami akan ke Papua dan Papua Barat,” ungkap Rico di Manokwari, Rabu (17/2/2021).

Anggota DPR RI daerah pemilihan (Dapil) Papua Barat itu menyebutkan salah satu poin penting yang dibahas dalam revisi UU Otsus yakni penambahan jumlah kenaikan anggaran DAU sebanyak 2,25% bagi Provinsi Papua dan Papua Barat. Usulan kenaikan DAU telah disampaikan ke Kementerian Dalam Negeri dan Kementerian Keuangan.

“Selain itu, ada juga pembahasan tentang pengalihan kewenangan pengelolaan Sumber Daya Alam (SDA) dari pemerintah pusat ke daerah,” ujarnya.

Menurutnya, pengalihan kewenangan pengelolaan SDA ke pemerintah daerah di Papua dan Papua Barat dimaksudkan untuk memberikan pendapatan tambahan bagi daerah.

Diketahui, selama ini pengelolaan SDA yang ada di daerah masih jadi kewenangan pemerintah pusat. Akibatnya tidak ada signifikansi pembangunan di daerah karena keterbatasan pendapatan daerah.

Politisi Partai NasDem ini menegaskan, pansus akan terus memantau pelaksanaan pengalihan kewenangan pengelolaan SDA dari pemerintah pusat ke daerah. Dia berharap pengalihan kewenangan pengelolaan SDA dapat memacu pertumbuhan ekonomi di Papua  dan Papua Barat secara cepat dan merata.

“Pemberian kewenangan pengelolaan SDA harus dikoordinir oleh provinsi sehingga jenjang pengurusan dokumen tidak terlalu panjang. Misalnya pembagian pembukaan lahan pertambangan khusus seperti galian C ditentukan oleh pemerintah provinsi,” terangnya.

Dia menambahkan, pansus akan  bekerja dengan optimal mengawal revisi UU Otsus untuk Papua dan Papua Barat. Menurutnya, kerja pansus akan lebih powerful kalau mendapat dukungan penuh dari masyarakat di Papua dan Papua Barat.

Berdasarkan penelusuran, dari 30 nama anggota Pansus RUU Otsus, 9 di antaranya adalah anggota dewan daerah pemilihan (dapil) Papua dan Papua Barat. Tujuh dari Dapil Papua antara lain Marthen Douw (PKB), Yan Permenas Mandenas (Gerindra), Komarudin Watubun (PDIP), Trifena M Tinal (Golkar), Roberth Rouw (Nasdem), Sulaeman L Hamzah (Nasdem), Willem Wandik (Demokrat). Dua dari Dapil Papua Barat yakni Jimmy Demianus Ijie (PDIP) dan Rico Sia (NasDem).

Diketahui angka tersebut masih kurang separuh dari total anggota pansus yang berjumlah 30 orang. Namun hal tersebut dimaklumi karena jumlah anggota asal Dapil Papua dan Papua Barat hanya berjumlah 13 orang, meskipun tidak seluruhnya masuk ke dalam pansus. (PB22)

Berita ini telah terbit di harian Papua Barat News edisi 22 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: