Papua Barat Komitmen Cegah Tindak Korupsi Sektor Kehutanan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat menggelar rapat koordinasi pencegahan tindak pidana korupsi sektor Kehutanan. Koordinasi pencegahan ini didampingi secara langsung oleh German Cooperation Deutsche Zusammenarbeit salah satu lembaga anti korupsi asal Jerman yang bekerjama dengan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK).

Pendampingan dan kerjasama antar instansi teknis baik di tingkat provinsi maupun kabupaten/kota diharapkan dapat menekan potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Papua Barat,  F. H.  Runaweri mengatakan pemerintah tengah berupaya membangun sinergitas dan kerja sama antar instansi teknis baik provinsi maupun kabupaten/kota dalam rangka pencegahan tindak pidana korupsi sektor kehutanan.

“Pemerintah provinsi mendukung penuh keterlibatan lembaga pengawas dalam rangka pencegahan korupsi sektor perhutanan,” ujarnya di Manokwari,  Kamis (29/4/2021).

Runaweri menyatakan kewenangan pengawasan penerbitan perizinan pemanfaatan hutan menjadi salah satu sektor potensial terjadinya tindak pidana korupsi. Sektor perizinan, kata dia, sudah harus dikelola secara modern dengan memanfaatkan kecepatan teknologi digital.  Penggunaan  teknologi digital dalam proses perizinan pengelolaan dan pemanfaatan hutan sosial dinilai mampu menekan potensi terjadinya tindak pidana korupsi.

“Kita sudah mulai mendorong agar pengurusan perizinan pemanfaatan hutan di Papua Barat dilakukan secara online dan terbuka,” jelasnya.

Ia menerangkan kerjasama antara Pemprov Papua Barat dan German Cooperation Deutsche Zusammenarbeit, akan terus dilakukan sampai terbentuk sistem  pengawasan terhadap pengelolaan dan pemanfaatan sektor kehutanan di Papua Barat.  Pendampingan NGO diharapkan mampu menunjang pengelolaan sumber daya hutan masyarakat di kabupaten/kota secara bertanggung jawab.

“Hutan sangatlah penting sebagai paru-paru dunia, sehingga harus mendapat perlindungan khusus,” bebernya.

Koordinasi, sebut Runaweri, menjadi kesempatan untuk mengevaluasi kembali sejauh mana partisipasi dan keterlibatan masyarakat adat dalam pengelolaan sumber daya hutannya. Karena sampai saat ini, kesempatan masyarakat adat mengelola potensi hutan adat milik terkendala perizinan yang saling tumpang tindih.  Kondisi ini menyebabkan masyarakat adat sebagai pemilik hak ulayat tidak mendapat sentuhan kesejahteraan melalui pengelolaan hutan.

“Koordinasi sangatlah penting untuk membangun harmonisasi antara regulasi di pusat,  provinsi hingga kabupaten/kota sehingga dapat mendorong peningkatan kesejahteraan masyarakat adat,” pungkasnya.

Rapat koordinasi juga dihadiri sejumlah anggota DPR Papua Barat, dan Organisasi Perangkat Daerah (OPD)  teknis di lingkungan Pemprov Papua Barat di antaranya, Bappeda, Dinas Lingkungan Hidup dan Pertanahan. (PB22)

 

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 30 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: