Pembangunan Jembatan Rendani Menunggu Proyek Amdal

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Rencana pembangunan jembatan sepanjang 1.775 meter di Rendani Manokwari oleh Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) masih harus menunggu selesainya proyek Analisis Masalah dan Dampak Lingkungan (Amdal). Saat ini proyek Amdal sedang ditangani oleh konsultan dari PT Satya Jagat Nata.

“Untuk pembangunannya, kita masih menunggu hasil proyek Amdal yang sedang dijalankan saat ini,” ujar Plt Kepala Seksi Keterpaduan Pembangunan Infrastruktur Jalan (KPIJ) BPNJ Papua Barat Hendro F. Singal kepada awak media di Manokwari, Rabu (3/3/2021).

Amdal merupakan salah satu kriteria yang harus dipenuhi dalam setiap proses pembangunan infrastruktur dalam menunjang kemajuan daerah. Karena itu, seluruh tahapan maupun proses pembangunan fisik belum dapat dijalankan apabila belum ada hasil kajian dan analisis mengenai dampak lingkungan yang dihasilkan.

“Salah satu poin dalam analisis amdal adalah konsultasi publik,” katanya.

Menurut Hendro, pihaknya memprogramkan untuk mulai melakukan pembangunan jembatan dengan panjang 1.775 meter dan lebar 14 meter tersebut pada tahun 2022 nanti. Titik awal jembatan dimulai dari pertigaan beringin Kelurahan Wosi sampai dengan pintu masuk Bandara melalui jalur pesisir pantai.

“Perencanaan dan masterplan sudah jadi. Tinggal menunggu proyek amdal ini selesai. Jadi kita targetkan tahun depan sudah dilelang dan pembangunan sudah bisa berjalan,” ungkapnya.

Dikonfirmasi perihal budget atau biaya yang disiapkan oleh BPJN untuk pembangunan jembatan tersebut, Hendro menyatakan, pihaknya merencanakan biaya sebesar lebih kurang Rp 500 milyar. Besaran biaya tersebut meliputi seluruh tahapan pembangunan yang direncanakan.

“Untuk perencanaannya berkisaran 440 sampai 500 milyar,” beber Hendro.

Dia juga menjelaskan, rencana pembangunan Jembatan Rendani semulanya mengambil titik dari jalur Polisi tidur 13 Wosi. Akan tetapi setelah melihat masterplan dari bandara, ternyata ada persyaratan yang menyatakan bahwa batas dari titik as runway ke jalan minimal 150 meter. Sehingga apabila dipaksakan untuk menggunakan rencana tersebut maka masih mengenai batas aturan yang ditentukan Kementerian Perhubungan.

Selain karena alasan tersebut, pihaknya juga lebih melihat dari sisi efektifitas pemanfaatan budget yang ada serta dampak sosial yang diakibatkan. Karena harus melewati pemukiman warga dan tentu saja akan membutuhkan biaya yang lebih besar untuk pembebasan lahan.

“Kita tahu saja bahwa soal pembebasan lahan dari pihak bandara saja sudah hampir empat tahun belum  terselesaikan,” pungkasnya. (PB25)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 4 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: