Pemerintah Optimistis Selesaikan APBD-P Tepat Waktu

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan keterlambatan penyerahan pembahasan rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) tahun 2021 bersama Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Provinsi Papua Barat tidak terulang kembali.

Keterlambatan pembahasan APBD 2021 menjadi pembelajaran bagi pemerintah daerah dalam menyusun rencana program anggaran dalam APBD perubahan tahun 2021 pada Juni mendatang.

Gubernur Papua Barat, Dominggus Mandacan mengatakan keterlambatan penyerahan APBD Induk tahun 2021 menjadi pembelajaran dan pengalaman bagi Papua Barat ke depan. Pasalnya keterlambatan pembahasan APBD bersama DPR sangat berpengaruh terhadap kinerja pemerintahan dan pelayanan publik kepada masyarakat di Papua Barat.

“Kita belajar dari pengalaman yang sudah ada agar tidak terjadi keterlambatan lagi,” ujarnya di Manokwari, Senin (19/4/2021).

Dominggus menyebutkan seluruh pimpinan Organisasi Perangkat Daerah (OPD) telah diingatkan untuk teliti dan cermat membaca Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diterima. Setiap pelaksanaan kegiatan atau program yang dilakukan oleh OPD wajib memperhatikan ketersediaan anggaran yang ada. Tidak diperkenankan melaksanakan program kegiatan yang tidak masuk dalam DPA.

“Kepala OPD telah kita minta agar cermat dalam menggunakan anggaran sesuai kebutuhan dan ketersediaan dana di setiap instansi,” terangnya.

Senada, Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Provinsi Papua Barat, Enos Aronggear menegaskan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) yang diketuai Sekretaris Daerah telah berkomitmen untuk berupaya semaksimal mungkin melakukan perbaikan sistem penyusunan keuangan daerah sehingga mencegah terjadinya keterlambatan.

“Arahan gubernur jelas agar pembahasan APBD perubahan jangan sampai terlambat,” bebernya.

Enos menambahkan proses pembahasan internal di dalam TAPD dilakukan secara spesifik untuk melihat sejauh mana capaian anggaran belanja yang memenuhi target. Selain itu proses pemeriksaan juga dilakukan untuk memantau kucuran alokasi dana transfer yang masuk namun belum tercatat di dalam APBD Induk.

“Rencana bulan Juni sudah harus kita serahkan ke DPR karena saat ini Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) sedang melakukan pemeriksaan terhadap laporan APBD 2020. Hasil pemeriksaan ini sangat penting karena menjadi dasar usulan APBD 2021,” ungkapnya.

Dia menambahkan, seluruh pimpinan OPD wajib bekerja keras menyusun dokumen kerja penggunaan dana APBD 2021 sambil juga menyiapkan usulan kerja dalam APBD perubahan. Pasalnya waktu penerimaan APBD Induk tahun 2021 yang mengalami keterlambatan di April 2021 dan pembahasan rancangan APBD Perubahan 2021 sudah harus masuk pada Juni 2021 mendatang. Rentang waktu yang berdekatan mengharuskan seluruh pimpinan OPD bersama tim TAPD untuk bekerja keras sehingga tidak terjadi keterlambatan pembahasan APBD yang berdampak pada pelaksanaan program dan belanja pegawai.

“Kita harus kerja keras agar pada Agustus nanti dokumen APBD perubahan sudah harus masuk dan di bahas di DPR,” pungkasnya. (PB22)

 

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 20 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: