Pemprov Alihkan Kas Daerah dari BNI ke Bank Papua

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat akhirnya resmi mengalihkan pengelolaan keuangan daerah dan seluruh alokasi dana ke Bank Pembangunan Daerah (BPD) Papua atau Bank Papua. Perlu diketahui, sejak berdirinya Provinsi Papua Barat hingga tahun 2020, pengelolaan keuangan daerah ditangani oleh Bank Negara Indonesia (BNI).

Sekretaris Daerah Papua Barat Nataniel Mandacan mengatakan, pengalihan pengelolaan keuangan daerah dari BNI ke Bank Papua telah mendapat persetujuan Menteri Keuangan Republik Indonesia dan Gubernur Papua Barat.

“Secara teknis maka seluruh operasional pengelolaan keuangan daerah di provinsi akan diberikan kepada Bank Papua,” ujarnya di Manokwari, Senin (8/3/2021).

Sekda menyebutkan pengalihan pengelolaan keuangan daerah merupakan perintah dari Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) dalam beberapa kali kunjungan ke Papua Barat.

“Pengalihan pengelolaan keuangan ini adalah tindaklanjut hasil rekomendasi KPK,” urainya.

Senada, Asisten III Bidang Administrasi Setda Papua Barat Raymond Yap menegaskan, sesuai persetujuan Menteri Keuangan maka pemerintah diminta segera melakukan penutupan rekening kas daerah di BNI. Langkah selanjutnya mengaktifkan rekening baru kas daerah di Bank Papua.

“Persetujuan Menteri Keuangan sudah turun sehingga kita segera menutup rekening lama dan langsung membuka rekening baru di Bank Papua,” terangnya.

Yap merinci setelah DPA 2021 dikucurkan maka seluruh pengelolaan keuangan daerah diberikan kepada Bank Papua. Mulai dari pembiayaan gaji pegawai, belanja dan pendapatan daerah, Dana Bagi Hasil (DBH) hingga dana Otsus seluruhnya dikelola oleh Bank Papua. Pengalihan keuangan daerah ini merupakan sejarah pertama di Papua Barat sejak awal berdiri sampai tahun 2020.

“Mulai tahun 2021 seluruh operasional keuangan daerah diserahkan ke Bank Papua,” bebernya.

Terpisah, Komisaris Utama Bank Papua T.E.A Hery Dosinaen memberikan apresiasi tinggi atas keputusan yang telah diambil oleh Gubernur Papua Barat untuk melakukan pengalihan pengelolaan operasional keuangan daerah dari BNI ke Bank Papua. Menurutnya Bank Papua siap memberikan jaminan pelayanan perbankan yang maksimal sesuai sesuai kebutuhan daerah.

“Kami menjamin siap memberikan pelayanan terbaik bagi pemerintah provinsi Papua Barat,” ujarnya.

Hery menyebut kepercayaan pemerintah menyerahkan seluruh pengelolaan aset daerah ke Bank Papua merupakan bentuk komitmen gubernur dalam memacu pertumbuhan daerah melalui Bank Pembangunan milik daerah. Karena itu, dia berjanji siap melakukan kontrol dan evaluasi kinerja pelayanan serta Sumber Daya Manusia (SDM) untuk menjawab kebutuhan pelayanan perbankan dan operasional fiskal di Papua Barat.

“Terima kasih kepada gubernur atas kepercayaan kepada kami. Ini adalah sejarah bagi kami Bank Papua di Papua Barat,” pungkas mantan Sekda Provinsi Papua sejak tahun 2013 – 2018.

Informasi yang diperoleh Papua Barat News, pemerintah telah melakukan pembicaraan dengan BNI yang selama ini telah menjadi mitra utama pengelola keuangan daerah. Pemerintah mengakui jasa dan kontribusi besar Bank BNI sejak masa – masa awal perjuangan pemekaran provinsi Papua Barat sampai saat ini. Sehingga kerja sama antara pemerintah dan BNI di Papua Barat tetap akan dijaga. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 9 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: