Pemprov Perlu Dorong Transparansi DPA di Setiap OPD

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat saat ini didorong untuk terbuka dalam menyampaikan informasi yang berkaitan dengan pemanfaatan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD). Hal itu akan berpengaruh besar terhadap tingkat kepercayaan masyarakat yang diberikan kepada pemimpin yang dipercayakan.

“Kalaupun tidak seluruhnya disampaikan, paling tidak ada ikhtisar yang diketahui oleh publik terkait pengelolaan keuangan daerah,” ujar Kepala Ombudsman Perwakilan Papua Barat Musa Yoseph Sombuk ketika ditemui Papua Barat News di ruang kerjanya, Manokwari, Rabu 5 Mei 2021.

Dia mengatakan, saat ini Pemprov Papua Barat dikategorikan sebagai Pemerintah dengan tingkat keterbukaan publik paling rendah di Indonesia. Hal tersebut menandakan bahwa masih ada banyak hal yang perlu dibenahi dalam sistem kepemerintahan dan transparansi kepada khalayak tentang capaian yang telah dilaksanakan.

“Coba kita ikuti website OPD Pemprov yang ada saat ini. Hampir semua informasi yang kita dapatkan masih tentang kejadian 5 atau 6 bulan yang lalu. Tidak ada informasi ter-update” kata dia.

Menurutnya, kalaupun pemerintah tidak dapat menyampaikan keseluruhan anggaran dan rencana penggunaannya kepada publik, setidaknya mereka masih sempat mengumumkan keterhubungan anggaran antara manajemen kepemerintahan dengan program pembangunan dan pemberdayaan yang dijalankan. “Kalau mau supaya lebih transparan atau terbuka, ya detail saja,” sebutnya.

Dia menyebutkan, Gubernur sebagai pimpinan pemerintahan harus tegas memerintahkan kepada setiap pimpinan OPD untuk menyampaikan Dokumen Pelaksanaan Anggaran (DPA) yang diterima kepada masyarakat. Hal tersebut penting dilakukan, karena pemanfaatan anggaran dilakukan oleh setiap OPD. Sedangkan pertanggungjawabannya harus disampaikan oleh Gubernur di setiap akhir tahun anggaran.

“Jadi asumsi yang timbul di kalangan masyarakat bukan tentang keberhasilan pemimpin daerah. Tetapi kegagalan karena banyak anggaran yang tidak dinikmati oleh masyarakat sebagaimana disampaikan dalam APBD,” ungkapnya.

Menurut Sombuk, salah satu ciri dari pemerintahan yang baik adalah menginformasikan setiap keberhasilan maupun kegagalan yang diperoleh kepada publik. Sayangnya, banyak instansi atau OPD di lingkungan pemerintah yang tidak transparan menyampaikan informasi tentang penggunaan anggaran di lingkup OPD terkait.

“Kita hanya berharap, pemimpin daerah dalam hal ini Gubernur mampu mendorong setiap OPD agar lebih terbuka kepada publik. Karena sasaran penilaian bukan bermuara kepada pimpinan OPD, tetapi kepada pimpinan daerah,” pungkasnya. (PB25)

 

**Berita ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 6 Mei 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: