Penerima BST di Kantor Pos Manokwari Abaikan Protokol Kesehatan
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Ratusan warga Manokwari mengabaikan protokol kesehatan (Prokes) saat menerima bantuan sosial tunai (BST) di Kantor Pos Manokwari, Senin 2 Agustus 2021.
Pantauan Papua Barat News di lokasi, sejumlah tenda yang didirikan di halaman Kantor Pos itu dipadati warga yang berkerumun dan berdesakan. Selain itu banyak warga yang tidak menaati disiplin penerapan memakai masker dengan benar, mencuci tangan di setiap kesempatan dan menjaga jarak (3M).
Padahal, petugas kantor pos sudah memberikan arahan dan imbauan kepada warga penerima BST, agar tidak terjadi kerumunan serta menjaga jarak.
Kepala Kantor Pos Cabang Manokwari Dedi Siahaan mengatakan, total 875 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) menjadi sasaran bantuan tersebut. Dari jumlah yang ada, pihaknya telah merealisasikan penyalurannya kepada 52 persen KPM.
“Jadi masih ada sekitar 48 persen KPM yang belum menerima haknya,” ujar Dedi kepada awak media di Manokwari, Senin (2/8/2021).
Menurut dia, pihaknya telah menempuh beberapa cara untuk memberikan informasi kepada KPM untuk mengambil bantuan tersebut. Cara yang dilakukan antara lain melalui undangan serta membagikan daftar KPM yang belum mengambil hak mereka melalui para pendamping dan juga melalui media sosial yang ada.
“Dengan cara ini para KPM bisa melihat namanya sendiri atau keluarganya dan bisa langsung mengambilnya ke Kantor Pos,” kata dia.
Sebelumnya, pada saat launching yang dipimpin langsung oleh Bupati Manokwari Hermus Indou pekan lalu, Dedi mengatakan pihaknya menjadwalkan pembagian BST kepada 875 KPM di Manokwari selama 3 hari terhitung sejak 26 Juli hingga 28 Juli 2021. BST yang dibagikan dalam kesempatan tersebut terhitung selama periode Mei dan Juni 2021. Sehingga masing-masing KPM berhak menerima Rp 600.000.
“Hanya saja kita baru realisasikan 52 persen. Hari ini secara paralel kita salurkan juga di Distrik Warmare, Prafi dan Distrik Masni untuk menjangkau masyarakat yang ada di sana. Selain itu Tim kita juga turun untuk membayar langsung di kampung-kampung,” ujarnya.
Dia menyebutkan, selain BST, PT Pos juga dipercayakan untuk menyalurkan Bantuan Sembako Pangan (BSP). KPM yang berhak mendapatkan BSP adalah sejumlah 6.116 yang akan disalurkan secara bertahap. Besarnya BSP adalah Rp 200.000 per bulan.
“Kita bagikan 2 tahap sekaligus. Tahap pertama terhitung April sampai dengan Juni 2021. Ssedangkan tahap kedua mulai Juli sampai September. Jadi masing-masing KPM akan mendapatkan Rp 1.200.000,” tuturnya.
Dikonfirmasi perihal padatnya masyarakat yang mengantre untuk mendapatkan bantuan tersebut, Dedi mengatakan, pihaknya telah berupaya untuk meminimalisir kerumunan. Cara yang ditempuh adalah dengan membatasi layanan kepada KPM setiap harinya. Akan tetapi, masyarakat tetap saja datang dalam jumlah yang banyak.
“Intinya kita sudah berusaha menerapkan Prokes sebagaimana mestinya. Bahkan dari pihak keamanan dan Satgas juga kita libatkan. Akan tetapi masyarakat masih juga berkerumun. Ada juga datang hanya untuk mengecek nama,” pungkasnya. (PB25)
**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 3 Agustus 2021
