Perusahaan Akan Kembalikan 52 Hektar Lahan Sawit di Papua Barat

MANOKWARI, papuabaratnews.co Pemerintah Provinsi Papua Barat mengungkapkan, salah satu perusahaan akan mengembalikan lahan seluas 52 hektar kepada pemerintah daerah setempat.

Pengembalian lahan tersebut merupakan inisiatif perusahaan, karena tidak mampu memanfaatkan sebagai area perkebunan sawit.

“Nantinya, lahan itu akan diserahkan ke masyarakat adat sebagai lumbung pangan,” kata Kepala Dinas Tanaman Pangan Hortikultura dan Perkebunan (PTHBun) Papua Barat Yacob Fonataba, saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Senin (15/3/2021).

Sayangnya, Fonataba enggan menjelaskan nama perusahaan itu dan letak lahan yang akan dikembalikan tersebut.

Namun, ia memastikan bahwa pemerintah provinsi telah memiliki konsep pemanfaatan lahan yang merupakan hasil pertemuan bersama Menteri Pertanian. Dimana, lahan itu nantinya ditanami komoditi lokal (program lumbung pangan).

“Seperti Sagu dan pengembangan perkebunan Kakao. Itu sudah kita programkan sebagai bentuk pemanfaatan lahan oleh masyarakat lokal setempat,” kata Fonataba.

Selain 52 hektar lahan, kata dia, masih ada sekitar 383.431,05 hektar lahan yang belum dibuka atau masih bervegetasi hutan. Ratusan ribu hektar lahan yang masih dapat diselamatkan itu berlokasi di delapan kabupaten, yaitu Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Maybrat dan Fakfak.

“Dari 24 perusahaan yang memiliki hak konsesi, hanya ada 11 perusahaan yang mengantongi izin Hak Guna Usaha (HGU), ujar Fonataba.

“Masih banyak kawasan konsesi yang belum ditanami kepala sawit dan berpotensi izinnya dicabut, jika tidak ada inisiatif dari perusahaan untuk mengembalikan,” katanya lagi.

Diberitakan media ini sebelumnya, Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) Alexander Marwata mengatakan, dari hasil evaluasi perizinan perusahaan kelapa sawit di Provinsi Papua Barat bersama 11 lembaga terkait, terungkap bahwa mayoritas perusahaan itu belum beroperasi. Terdapat wilayah-wilayah konsensi yang secara legal berpotensi dicabut perizinannya.

Pencabutan izin bisa dilakukan karena sejumlah perusahaan di wilayah konsensi melakukan pelanggaran kewajiban berdasarkan perizinan yang diperoleh, khususnya Izin Usaha Perkebunan,” kata Marwata di Manokwari, Kamis (25/2/2021).

Evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit di Papua Barat dilakukan kepada 24 perusahaan pemegang izin. Perusahaan-perusahaan itu tersebar di delapan kabupaten, yaitu Kabupaten Sorong, Sorong Selatan, Manokwari, Manokwari Selatan, Teluk Wondama, Teluk Bintuni, Maybrat dan Kabupaten Fakfak.

Puluhan perusahaan itu memiliki total wilayah konsesi seluas 576.090,84 hektar. Dari total luas terdapat 383.431,05 hektare masih bervegetasi hutan dan bisa diselamatkan, dalam konteks penyelamatan Sumber Daya Alam (SDA).

Apalagi, lanjut Marwata, ada perusahaan yang belum melakukan pembukaan lahan dan penanaman sawit. Sehingga terbuka kesempatan untuk dapat menyelamatkan hutan tutupan di Papua Barat.

“Jangan sampai di balik pelanggaran kewajiban tersebut, ada unsur tindak pidana korupsi dan pemberi izin melakukan pembiaran dan tidak menegakkan sanksi sebagaimana mestinya,” ujar Marwata.

Berdasarkan hasil evaluasi, kata dia, tim kemudian memberikan rekomendasi kepada para bupati sebagai pemberi izin dan juga rekomendasi perbaikan tata kelola perizinan perkebunan kelapa sawit kepada kementerian atau lembaga terkait.

Gubernur Papua Barat Dominggus Mandacan menuturkan, evaluasi perizinan perkebunan kelapa sawit telah dimulai sejak Juli 2018 lalu. Evaluasi berlandaskan pada tiga instrumen kebijakan.

Di antaranya adalah Deklarasi Manokwari, Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 8 Tahun 2018 tentang Penundaan Pelepasan Kawasan Hutan untuk Perkebunan Sawit (Moratorium sawit), dan Gerakan Nasional Penyelamatan Sumber Daya Alam (GNP-SDA).

“Ini adalah upaya Pemerintah Papua Barat dalam perlindungan hutan dan perbaikan tata kelola dalam memaksimalkan upaya pemanfaatan SDA yang berkelanjutan, lestari, dan berpihak kepada masyarakat adat,” kata Dominggus.

Ia berharap, tindak lanjut dari proses evaluasi tersebut mendorong peran masyarakat adat secara signifikan dalam pengelolaan SDA di Papua Barat. Dan dapat melihat hasil konkrit dari terlaksananya evaluasi perizinan tersebut.

“Potensi lahan yang dapat diselamatkan dari hasil evaluasi perizinan ini akan kami dorong untuk dikelola oleh masyarakat adat berdasarkan prinsip-prinsip keberlanjutan,” kata Dominggus.

Yacob Fonataba menambahkan, bahwa dari 576 ribu hektar yang tersebar di delapan kabupaten, hanya sekitar 71 ribu hektar lebih saja yang difungsikan sebagai perkebunan kelapa sawit.

“Selisih jauh. Selama kurun waktu dua tahun terakhir ini, kita menemukan lahan seluas 2.224 hektar berada di luar ketentuan fungsi, dan itu sudah direkomendasikan untuk dicabut,” kata Fonataba.(PB13)

‘Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 16 Maret 2021’

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: