Realisasi Belanja Kementrian Lembaga di Papua Barat Capai 36,85 Persen

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pagu belanja pemerintah pusat yang dikelola oleh kementrian/lembaga di Provinsi Papua Barat pada tahun 2021 sebesar Rp9,51 triliun. Dan, realisasi belanja hingga triwulan II-2021 telah mencapai 36,85 persen atau setara Rp3,50 triliun dari total pagu anggaran. Jika dibandingkan dengan realisasi belanja periode yang sama pada tahun 2020, maka ada peningkatan sebesar 78,05 persen.

Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat Moch Ali Hanafiah mengatakan, pagu belanja kementerian/lembaga mengalami peningkatan 30,60 persen dibandingkan tahun 2020 yaitu Rp7,28 triliun. Karena, ada pekerjaan di tahun anggaran 2020 belum terselesaikan dan menjadi pekerjaan multiyears yang akan dituntaskan tahun 2021. Hal ini merupakan kebijakan dari pemerintah untuk memastikan ketersediaan alokasi dana dapat terserap.

“Supaya bisa dirasakan oleh rakyat Papua Barat,” ujar Ali dalam konferensi pers virtual, Kamis (22/7/2021).

Belanja ini terdiri dari belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, serta belanja lain-lain.

Realisasi belanja pegawai mencapai Rp1,04 triliun atau tumbuh 3,44 persen dibanding dengan triwulan II 2020 karena ada peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja. Kemudian, belanja barang terealisasi sebesar Rp1,05 triliun atau tumbuh 14,41 persen jika dibanding dengan periode yang sama tahun 2020, karena dipengaruhi belanja operasional dan non operasional mulai meningkat sejalan dengan adanya aktivitas kegiatan perkantoran. Selanjutnya, realisasi belanja modal sebesar Rp1,40 triliun atau tumbuh 6,86 persen dibanding dengan periode yang sama tahun 2020, karena adanya belanja terhadap proyek berjalan dan multiyears seperti pembangunan jalan, jembatan maupun belanja peralatan dan mesin. Untuk belanja bantuan sosial, telah direalisasikan sebesar Rp2,16 miliar atau tumbuh 0,44 persen jika dibanding periode yang sama tahun 2020, dan belanja lainnya sebesar Rp70 juta.

“Semuanya mengalami peningkatan bila dibandingkan periode yang sama tahun sebelumnya, terkecuali belanja lain-lain,” jelas dia.

Menurut Ali, pertumbuhan pagu dan realisasi sangat signifikan. Dimana, pagu belanja modal tumbuh 101,72 persen dengan realisasi 156,99 persen jika dibandingkan tahun triwulan II-2020. Sedangkan belanja pegawai dan belanja barang juga mengalami pertumbuhan positif meskipun tidak sesignifikan belanja modal.

“Hanya belanja lain-lain yang tumbuh negatif dari segi realisasi triwulan II tahun 2021 -7,68 persen. Namun, nilai belanja ini tidak terlalu besar,” terang dia.

Ali melanjutkan, kontribusi realisasi belanja dengan pagu terbesar berasal dari beberapa kementerian lembaga. Seperti Kementerian PUPR sebesar Rp1,39 triliun atau tumbuh 8,65 persen dibandingkan triwulan II 2020, Kementerian Pertahanan sebesar Rp653,97 miliar atau tumbuh 5,59 persen dibandingkan triwulan II 2020, dan Kementerian Perhubungan sebesar Rp402,9 miliar atau tumbuh 6,03 persen jika dibandingkan triwulan II 2020.  “Ada tiga kelompok kementrian lembaga di Papua Barat,” terang Ali.

Capaian positif ini, sambung dia, dapat mendorong pemulihan dan stimulus perekonomian di Provinsi Papua Barat terutama belanja modal. “Yang dilaksanakan oleh satuan kerja dengan multiplier signifikan pada perekonomian,” ujarnya.

Mengacu pada pelaksanaan anggaran berbasis kinerja, kata dia, mulai tahun 2021  akan diterapkan konsep Redesain Sistem Perencanaan dan Penganggaran (RSPP). Output yang menjadi target satuan kerja kementerian lembaga juga sebagai tolak ukur indikator kinerja satker.

Tahun ini seluruh satker di lingkup Kanwil DJPb Provinsi Papua Barat memiliki 4.909 penyelesaian pekerjaan pada DIPA satker dan menjadi target dalam melaksanakan anggarannya.  “Kami sampaikan rapor capaian penyelesaian pekerjaan tersebut sampai dengan triwulan II khususnya pada output strategis dengan total pagu Rp4,8 triliun rupiah dan telah terealisasi sebesar Rp1,56 triliun,” jelas Ali.

Capaian pekerjaan strategis

Ada beberapa capaian penyelesaian pekerjaan strategis dan memiliki nilai yang tinggi antara lain:

Proyek jalan Trans Papua Merauke-Sorong (MP) yang dikelola oleh satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah IV Provinsi Papua Barat (Bintuni) dengan target 96 km. Proyek ini memiliki pagu Rp622 miliar dan telah terealisasi sebesar Rp167 miliar.  “Dengan Persentase Capaian Penyelesaian Pekerjaan (PCRO) sebesar 26,95 persen,” ucap Moch Ali Hanafiah.

Selanjutnya, proyek pelabuhan sungai (Prioritas nasional) dengan target lima lokasi yang dikelola oleh Satker Balai Pengelola Transportasi Darat Wilayah XXV dengan pagu sebesar Rp102,22 miliar dan telah terealisasi Rp38,09 miliar. “PCRO-nya sebesar 37,27 persen,” tutur Ali.

Kemudian, proyek pembangunan bandara udara yang dikelola oleh Satker Bandara Rendani dengan target 1 paket dengan total pagu Rp78,09 miliar dan sudah terealisasi Rp19,70 miliar (PCRO sebesar 25,5 persen). Pembangunan jalan strategis yang dikelola oleh satker Pelaksanaan Jalan Nasional Wilayah V Provinsi Papua Barat (Fak-Fak) dengan target 34 km yang memiliki pagu Rp178,83 miliar dan sudah terealisasi Rp58,84 miliar (PCRO sebesar 41,24 persen). Pembangunan bantuan #

Stimulan perumahan swadaya dikelola oleh satker Penyediaan Perumahan Provinsi Papua Barat dengan target 2.140 unit yang memiliki total pagu Rp58,54 miliar dengan realisasi Rp19,24 miliar (PCRO sebesar 52,87 persen).

Ali Hanafiah berharap, setiap satuan kerja tetap fokus pada pencapaian penyelesaian pekerjaannya, sehingga sampai dengan akhir tahun anggaran seluruh target dapat tercapai.

Tujuan akhir setiap output adalah memberikan dampak atau outcome pada layanan publik. “Yang mengiringi peningkatan kualitas sosial ekonomi masyarakat khususnya di Papua Barat,” pungkas dia. (PB15)

 

**Berita ini Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 23 Juli 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: