Tokoh Pemuda Ingatkan DPR Cermat Tetapkan Dana Hibah

  • Hindari Korupsi

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua Barat diingatkan untuk cermat dalam menetapkan dana hibah yang diperuntukan bagi keberlangsungan Organinsasi Kemasyarakatan, Mahasiswa maupun Yayasan. Sebab, dana yang dihibahkan selama beberapa tahun belakangan ini, terkesan tidak tepat sasaran dan rawan dikorupsi.

“DPR sebaiknya cermat, karena dana yang ditetapkan dalam APBD, termasuk pos dana hibah di beberapa tahun belakangan ini terkesan tidak tepat sasaran, dan bahkan rawan dikorupsi. Untuk itu, kami minta agar pihak legislatif teliti menilai asas manfaat bagi pembangunan daerah,” kata tokoh pemuda Papua Barat Ricky Asmuruf, Rabu (10/2/2020).

Ditemui Papua Barat News di salah satu caffe di Manokwari, Asmuruf mengungkap, bahwa dana hibah Papua Barat selama tiga tahun anggaran, yakni tahun 2016, 2017 dan 2018 senilai ratusan miliar telah menjadi temuan penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat.

Menurut Asmuruf, meski belum ada yang ditetapkan tersangka, namun pihak legislatif harusnya dapat mengambil langkah antisipasi, yaitu teliti dan cermat dalam menilai asas manfaat terhadap pembangunan, agar hal serupa tak terjadi pada penetapan APBD Tahun Anggaran 2021, khususnya bagi peruntukan dana hibah.

“Dana hibah menjadi temuan yang besar karena pertanggungjawaban tidak jelas. Maka dari itu,¬† DPR perlu bekerja ekstra membahas pos-pos anggaran hibah. Intinya, ialah mengutamakan penggunaan yang langsung menyentuh ke masyarakat,” ujar Asmuruf. “Persoalan dasar saja, pendidikan, ekonomi, kesehatan, saya kira itu perlu,” katanya lagi.

Sebagai informasi, kasus dugaan korupsi dana hibah Papua Barat mencuat dan menjadi atensi penyidikan Kejati, setelah pihak Inspektorat mengumumkan hasil auditnya. Dimana terdapat kerugian senilai Rp68 miliar dari total anggaran sebanyak Rp598 miliar lebih yang dihibahkan oleh Pemerintah Provinsi Papua Barat selama tiga tahun mata anggaran.

Dana hibah itu, diperuntukan bagi sejumlah kegiatan, mencakup Organisasi Kemasyarakatan, Kemahasiswaan, Pembentukan Fakultas (Pendidikan) dibeberapa perguruan tinggi negeri dan swasta, Pembangunan Rumah Ibadah (Keagamaan), dan keberlangsungan yayasan (Kemanusiaan). (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 11 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: