Triwulan I-2021, Belanja APBN di Papua Barat Tumbuh Signifikan

MANOKWARI, papuabaratnew.co – Kinerja Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) tahun 2021 yang digelontorkan pemerintah pusat ke Provinsi Papua Barat, terus digenjot agar serapannya berjalan optimal sesuai ekspektasi.

Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Perbendaharaan (DJPb) Papua Barat mencatat, realisasi belanja kementrian/lembaga pada triwulan I tahun 2021 mencapai Rp1,54 triliun atau 16,65 persen dari pagu sebesar Rp9,28 triliun.

Secara tahunan (Year on year/yoy), realisasi belanja ini tumbuh sangat signifikan sebesar 78,62 persen, jika dibandingkan triwulan I tahun 2020 yang hanya 9,88 persen.

Belanja pemerintah pusat tersebut meliputi belanja pegawai, belanja barang dan jasa, belanja modal, belanja bantuan sosial, dan belanja lainnya.

“Ini merupakan prestasi yang luar biasa,” kata Kepala Kanwil DJPb Papua Barat Moch Ali Hanafiah, saat menggelar konfrensi pers di Gedung Keuangan Negara (GKN) Manokwari, Rabu (7/4/2021).

Dia merincikan, belanja pegawai terealisasi Rp518,23 miliar dari pagu 2,38 triliun atau tumbuh 35,72 persen (yoy). Hal ini didorong oleh peningkatan pembayaran gaji dan tunjangan kinerja. Selanjutnya, realisasi belanja barang dan jasa mencapai Rp356,14 miliar dari  pagu 2,58 triliun atau tumbuh 13,56 persen (yoy).

“Peningkatan belanja barang ini mengindikasikan aktivitas perkantoran mulai berjalan normal, dimana tahun 2020 lalu aktivitas perkantoran dibatasi,” jelas Ali.

Ia melanjutkan, realisasi belanja modal mencapai Rp666,47 miliar dari pagu sebesar Rp4,28 triliun atau tumbuh 295,93 persen (yoy). Pencapaian ini didorong adanya belanja terhadap proyek berjalan dan multi years seperti pembangunan jalan, jembatan, peralatan dan mesin.

Kemudian, realisasi belanja bantuan sosial yang dikucurkan oleh pemerintah pusat di Papua Barat pada triwulan I mencapai Rp2,16 miliar dari pagu Rp4,95 miliar atau tumbuh 7,93 persen (yoy).

“Biasanya belanja modal itu pada triwulan I kecil sekali, tetapi tahun 2021 ini meningkat karena ada kegiatan lanjutan dari tahun 2020. Belanja ini mendorong masyarakat memiliki akses lebih besar,” tutur Ali.

Dia menambahkan, alokasi belanja APBN di Papua Barat mengalami peningkatan 28,04 persen yakni dari Rp7,24 triliun pada tahun 2020 menjadi Rp9,28 triliun pada 2021. Hal ini didorong oleh beberapa jenis belanja yang mengalami peningkatan. Seperti, belanja pegawai meningkat 11,87 persen yakni dari Rp2,13 triliun menjadi Rp2,38 triliun, belanja modal dari Rp2,18 triliun menjadi Rp4,28 triliun atau meningkat 96,62 persen, dan belanja lainnya meningkat 25,66 persen yaitu Rp12,60 triliun menjadi Rp15,83 triliun.

Realisasi per daerah

Realisasi belanja pemerintah pusat triwulan I 2021 pada pemerintah provinsi maupun pemerintah kabupaten/kota di Papua Barat, mengalami pertumbuhan positif. Kondisi ini menggambarkan bahwa program pemerintah telah merata diselenggarakan di berbagai daerah, untuk memulihkan perekonomian pascapandemi.

Realisasi belanja pusat yang dikelola Pemerintah Provinsi Papua Barat mencapai 313,44 persen (yoy), disusul Pemerintah Kabupaten Pegunungan Arfak 224,76 persen (yoy), Manokwari Selatan 102,15 persen (yoy), Manokwari 83,19 persen (yoy), Teluk Bintuni 80,47 persen (yoy), Fakfak 57,94 persen (yoy), Maybrat 40,06 persen (yoy), Kaimana 34,00 persen (yoy), Tambrauw 26,74 persen (yoy), Sorong Selatan 18,66 persen (yoy), Kota Sorong 14,86 persen (yoy), Sorong 14,64 persen (yoy), Raja Ampat 3,90 persen (yoy) dan Teluk Wondama -24,85 persen (yoy).

Moch Ali Hanafiah mengatakan, dari seluruh daerah, hanya Kabupaten Teluk Wondama yang mengalami pertumbuhan negatif sebesar 24,85 persen (yoy). Hal inidipicu oleh belum optimalnya belanja pada dua satuan kerja (Satker) yang mengelola APBN terbesar yakni Pelabuhan dan Dinas Tenaga Kerja & Transmigrasi. Pihaknya melalui KPPN terus membangun koordinasi dengan dua satker tersebut, sehingga mampu menggenjot realisasi belanja pada kuartal II.

“Ini jadi PR kami, nanti komunikasi dan koordinasi diintensifkan lagi agar bisa mengindentifikasi masalah yang jadi penyebab realisasinya rendah,” jelas Ali.

Per KPPN

Realisasi belanja pemerintah pusat di Provinsi Papua Barat disalurkan oleh tiga Kantor Pelayanan Perbendaharaan Negara (KPPN) yakni KPPN Manokwari, KPPN Sorong dan KPPN Fakfak.

Pada triwulan I tahun 2021, realisasi belanja pemerintah pusat yang disalurkan KPPN Manokwari mencapai Rp908,86 miliar atau 16,37 persen dari pagu Rp5,44 triliun. Kemudian KPPN Sorong sebesar RP504,43 miliar atau 18,26 persen dari pagu Rp2,69 triliun dan KPPN Fakfak mencapai Rp Rp130,73 miliar atau 11,58 persen dari pagu Rp1,12 triliun. Sehingga total yang telah disalurkan oleh tiga KPPN sebanyak Rp1,54 triliun dari pagu Rp9,28 triliun. (PB15)

Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News, edisi Kamis 8 April 2021