Unipa Kedepankan Penyusunan Program Kerja Berdasarkan Kebutuhan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Universitas Papua Manokwari mulai menggalakkan pelaksanaan program kerja berangkat dari kebutuhan dan aspirasi setiap unit kerja di lingkungan Universitas Papua. Komitmen memacu peningkatan kualitas Unipa dimulai sejak penyusunan program kerja dan penggangaran.

Rektor Universitas Papua, Meky Sagrim mengatakan penyusunan program kerja dan anggaran setiap unit kerja di lingkungan Unipa harus bertolak dari bawah ke atas. Karena itu dia memberlakukan kebijakan perencanaan dari bawah ke atas atau Bottom Up Planning untuk semua unit kerja. Komitmen ini merupakan salah satu janjinya untuk mengembangkan Unipa sebagai kampus yang mampu berdaya saing.

“Kita sekarang sedang memulai pelaksanaan kerja dan anggaran harus dari bawah tidak dari atas ke bawah,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, beberapa pekan lalu.

Sagrim menyebutkan untuk mencapai target tersebut maka dilaksanakan rapat kerja (raker) sebagai wadah penyalur aspirasi dan usulan dari setiap unit kerja. Mulai dari dosen dan pegawai yang bertanggung jawab di setiap unitnya untuk menginventarisir kebutuhan di tiap unit kerja.  Pelaksanaan program kerja universitas bukan semata sesuai keinginan rektor namun sesuai kebutuhan nyata.

“Kita ingin setiap tahunnya selalu ada rapat kerja untuk membahas dan mengevaluasi program kerja dan anggaran yang telah digunakan secara bersama dan terbuka,” paparnya.

Dia menambahkan setelah pelaksanaan tahapan pengusulan program kerja dan pengganggaran di setiap unit kerja. Langkah selanjutnya adalah evaluasi dan revisi rancangan program dan usulan yang telah diajukan setiap unit kerja. Tujuannya agar usulan program dan penggangaran tidak melebihi DPA Unipa sebelum diajukan ke Menteri Pendidikan.

“Sesudah raker tahap selanjutnya kita lakukan revisi DPA 2021 dan selanjutnya kita susun rancangan program untuk tahun 2022, begitu seterusnya,” terang Sagrim.

Setelah seluruh usulan dan rancangan program kerja dan anggaran selesai maka disidangkan dalam rapat Senat universitas. Rapat penetapan rancangan program kerja dan penggangaran tidak dapat dilakukan secara terbatas di dalam sidang pimpinan tetapi harus di dalam sidang senat universitas.

“Kebijakan ini kita mulai agar proses transparansi program dan keuangan mulai diketahui bersama,” pungkasnya.

Informasi yang diperoleh Papua Barat News, Universitas Papua baru dua kali melaksanakan rapat kerja penyusunan program kerja dan penggangaran setiap unit kerja. Perubahan kebijakan ini diharapkan mampu mendorong  percepatan Unipa masuk sebagai salah satu kampus yang mampu berdaya saing di wilayah Indonesia Timur. (PB22)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 10 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: