Wujudkan Stabilisasi Inflasi, TPID Harus Terbentuk di 13 Kabupaten/kota

MANOKWARI, PB News – Kestabilan inflasi menjadi syarat penting dalam mendorong pertumbuhan ekonomi secara berkelanjutan, yang akan memberikan manfaat terhadap peningkatan kesejahteraan masyarakat di Provinsi Papua Barat. Sebab, ketidakstabilan inflasi dapat menghambat perkembangan investasi, konsumsi dan produksi.

Untuk itu, peran aktif dari Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) sangat diperlukan, guna memonitoring perkembangan harga bahan pangan secara intens, serta mampu mencegah tindakan spekulasi harga komoditi pangan penyumbang inflasi pada momen tertentu.

Kepala Kantor Perwakilan (KPw) Bank Indonesia Papua Barat, S Donny H Heatubun, menjelaskan, penyelenggaraan rapat koordinasi wilayah (Rakorwil) TPID se-Provinsi Papua Barat menjadi formulasi efektif dalam rangka mendorong pembentukan TPID di seluruh 13 kabupaten/kota.

Dia pun menyebutkan, pembentukan TPID kabupaten/kota telah diatur sesuai Keputusan Presiden (Keppres) Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2017 tentang Tim Pengendali Inflasi Nasional. Tindaklanjut berdasarkan Keppres No 23 Tahun 2017 Pasal 10 sebagai berikut, gubernur diharapkan dapat membentuk TPID bagi provinsi yang belum membentuk TPID, pembentukan TPID oleh bupati/walikota bagi kabupaten/kota yang belum dibentuk TPID, serta penyesuian kelembagaan TPID sesuai Keppres Nomor 23 Tahun 2017 apabila provinsi dan kabupaten/kota telah membentuk TPID namun tidak sesuai dengan Keppres, paling lama 60 hari setelah Keppres ditetapkan.

Perlu diketahui, telah terbentuk sembilan TPID untuk kabupaten/kota di Provinsi Papua yakni Kabupaten Manokwari, Sorong, Raja Ampat, Tambrauw, Fakfak, Kaimana, Teluk Wondama, Teluk Bintuni dan Kota Sorong. Sedangkan untuk empat kabupaten lainnya seperti Kabupaten Maybrat, Sorong Selatan, Manokwari Selatan dan Pegunungan Arfak masih dalam tahapan pembentukan kelembagaan tersebut.

“Struktur TPID Provinsi Papua Barat dan Kabupaten Manokwari telah sesuai dengan Keppres No 23/2017, dengan kepala daerah sebagai ketua TPID. Namun, struktur di delapan kabupaten/kota lainnya akan disesuaikan dengan Keppres RI karena pemerintah daerah belum memahami secara jelas mengenai Keppres dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 500.05-8135 Tahun 2017 tentang TPID,” terang dia saat menggelar konfrensi pers usai rakorwil TPID se-Papua Barat, Kamis (31/5/2018).

“Untuk penguatan kelembagaan ini akan dilakukan penyesuaian organisasi TPID di seluruh Papua Barat,” ujar Donny menambahkan.

Sementara itu, Gubernur Provinsi Papua Barat Drs Dominggus Mandacan, mengungkapkan, penyelenggaraan rakorwil TPID Provinsi Papua Barat merupakan hal yang paling utama dalam upaya menciptakan kestabilan inflasi di masa mendatang.

Direktorat Reserse Kriminal Khusus (Dir Reskrimsus) Polda Papua Barat Kombes Pol Budi Santosi, berharap, sinergitas yang baik dalam melakukan koordinasi antara anggota TPID baik di provinsi maupun di kabupaten/kota menjadi hal yang utama dalam mewujudkan stabilisasi inflasi di seluruh wilayah Provinsi Papua Barat. Telah diberitakan sebelumnya, Bank Indonesia telah memproyeksikan tingkat inflasi tahun 2018 di Papua Barat mengalami kenaikan sebesar 2,9 persen sampai 3,3 persen year on year (yoy). Sehingga, perlu diambil langkah strategis untuk mengendalikan lajunya inflasi sesuai ekspektasi.

Secara terpisah Pembantu Dekan I Fakultas Ekonomi Universitas Papua (Unipa) Elina Situmorang, menjelaskan, salah satu peran dari TPID Provinsi Papua Barat adalah tetap melakukan monitoring agar inflasi terjaga padal level terendah.(PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: