Yenu Desak Polisi Segera Periksa Kasatker PJN Bintuni

MANOKWARI, papuabaratnews.co –  Aktivis HAM dan Demokrasi Papua Barat Markus Yenu meminta pihak kepolisian segera memanggil dan memeriksa Kasatker Pelaksanaan Jalan Nasional (PJN) Wilayah IV Bintuni dan PPK terkait anggaran pembangunan jalan trans Papua Barat, ruas jalan yang menghubungkan antara Kabupaten Manokwari Selatan dan Kabupaten Teluk Bintuni.

“Sudah sangat jelas bahwa ada indikasi penyalahgunaan anggaran pembangunan ruas jalan tersebut. Terbukti anggaran yang begitu besar, tapi tidak cukup merampungkan pengerjaan ruas jalan itu,” kata Markus Yenu kepada papuabaratnews.co, Senin (10/6/2019).

Markus Yenu mengatakan Balai Pelaksanaan Jalan Nasional (BPJN) XVII Manokwari harus bertanggungjawab terkait permasalahan itu, karena kondisi itu telah merugikan masyarakat yang melintas ruas jalan tersebut.

“Arus transportasi darat dari Manokwari menuju Bintuni dan sebaliknya otomatis terhambat. Dahulu kita bisa menempu dalam 8 jam, sekarang malah 3-4 hari. Ini jelas merugikan masyarakat, karena jalan itu merupakan akses satu-satunya menuju Bintuni dan sebaliknya,” jelas Yenu.

Markus Yenu menilai BPJN XVII Manokwari, secara khusus Satker PJN IV Bintuni, tidak serius menangani pembangunan jalan trans Papua Barat, tepatnya di ruas jalan Mamey-Bintuni.

“Ruas jalan ini sudah dikerjakan dua tahun terakhir, tapi hasilnya sampai hari ini kendaraan yang melewatinya masih harus berendam lumpur. Dan herannya pihak BPJN seolah-olah tidak tahu kondisi itu. Alat berat pun tidak disiapkan disana untuk bantu menderek atau menarik keluar kendaraan yang terjebak lumpur,” paparnya.

Singgung ruas jalan tersebut milik perusahaan kayu PT. Mamberamo, yang hingga kini masih terikat kontrak sebagai jalur loggingnya, menurut Yenu, alasan itu terlalu mengada-ada.

“Sebagai jalan nasional, seharusnya pihak BPJN XVII berkoordinasi dengan PT Mamerano untuk membuat jalan alternatif sebagai jalur loggingnya, sehingga tidak mengganggu pembangunan ruas jalan yang masuk jalur trans Papua Barat tersebut,” lanjut Yenu.

“Karena itu, kami minta pihak kepolisian, juga kejaksaan dan juga KPK untuk memanggil dan memeriksa semua pihak yang terkait dengan pembangunan ruas jalan Mamey-Bintuni,” pungkas dia. (RED)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: