DPRPB Minta Gubernur Revisi SK Pelibatan RS yang Tangani Covid-19

MANOKWARI, papuabaratnews.co – DPR Papua Barat meminta agar Gubernur Dominggus Mandacan merevisi surat keputusan (SK) pelibatan sejumlah rumah sakit yang menangani pasien Covid-19.

“SK itu harus segera ditinjau ulang lagi,” kata Ketua DPR Papua Barat Orgenes Wonggor saat dikonfirmasi awak media melalui telepon seluler, Senin (9/8/2021).

Ia menjelaskan, revisi SK bertujuan agar pemerintah daerah membagi jumlah rumah sakit yang terlibat melayani pasien Covid-19 dan rumah sakit yang hanya menerima pasien umum. Sehingga, masyarakat tidak kesulitan mengakses layanan kesehatan di rumah sakit pada masa pandemi seperti sekarang ini.

“Harus ditunjuk, mana yang ikut tangani korona dan mana yang hanya layani pasien umum,” jelas Wonggor.

Dalam SK tersebut, kata dia, hampir semua rumah sakit baik milik pemerintah maupun swasta di Manokwari sudah diikutsertakan dalam penanganan pandemi Covid-19. Kondisi ini menyebabkan rumah sakit menolak pasien umum yang hendak dirawat inap lantaran keterbatasan tempat tidur seiring dengan peningkatan jumlah pasien Covid-19.

“Kalau semua masuk penanganan Covid-19, pasien umum lainnya mau dirawat dimana? Jangan persulit masyarakat,” tegas Wonggor.

Menurut dia, penambahan rumah sakit untuk menangani pasien Covid-19 memang sangat diperlukan. Meskipun begitu, pemerintah juga harus memikirkan kualitas layanan kesehatan untuk pasien umum lainnya.

“Pasien umum berhak mendapatkan layanan kesehatan dari rumah sakit,” ujarnya.

Sebelumnya, Kepala Dinas Kesehatan Papua Barat Otto Parorongan menjelaskan, rumah sakit rujukan untuk pasien Covid-19 di Papua Barat sesuai Keputusan Menteri Kesehatan Republik Indonesia Nomor 169 Tahun 2020 tentang Penetapan RS Rujukan Penanggulangan Penyakit Infeksi Emerging Tertentu adalah RSUD Manokwari dan RSUD Sorong.

Namun, untuk mempercepat penanganan pasien yang terpapar virus korona ada penambahan beberapa rumah sakit. Hal ini sesuai dengan SK Gubernur Papua Barat. Seperti RS Provinsi Papua Barat, RS Pratama Warmare, RSAL dr Azhar Zahir, RS TNI-AD J A Dimara, RS Bhayangkara Polda Papua Barat serta Klinik DMC.

“Ada SK Gubernur,” jelas Otto.

Jumlah pasien Covid-19 yang meningkat, sambung Otto, mengakibatkan kondisi rumah sakit penuh dan jumlah tempat tidur terbatas. Akhirnya, pihak rumah sakit terpaksa menolak pasien yang menderita penyakit selain dari Covid-19.(PB15)

**Berita ini telah diterbitkan di Harian Papua Barat News edisi Rabu 11 Agustus 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: