Papua Barat Komit Tekan Kasus Stunting
MANOKWARI, papuabaratnews.co – Pemerintah Provinsi Papua Barat berkomitmen terus menekan jumlah kasus stunting (anak kerdil) yang hingga kini masih menjadi masalah serius, dan memerlukan perhatian dari seluruh pihak.
Wakil Gubernur Papua Barat Muhammad Lakotani mengatakan stunting merupakan salah satu masalah gizi yang sedang dihadapi Indonesia. Dari data Global Nutrition Report tahun 2018, sekitar 150,8 juta atau 22,2% balita di dunia mengalami stunting. Indonesia menempatkan diri pada peringkat kelima dunia sebagai negara dengan kasus stunting tertinggi, dimana 30,8% anak Indonesia mengalami kondisi stunting.
Untuk di Provinsi Papua Barat, jumlah kasus stunting mencapai 27,5%. Kondisi ini harus disikapi secara serius dalam pengambilan kebijakan daerah.
“Kondisi ini jelas mengatakan jika sarana pelayanan kesehatan dasar yang dibutuhkan oleh masyarakat belum terpenuhi merata, khususnya di kalangan kelompok masyarakat asli Papua,” ujar Lakotani dalam Rapat Penilaian Kinerja Aksi Konvergensi Dalam Upaya Mendukung Penurunan Stunting yang Terintegrasi di Provinsi Papua Barat, pada Senin (9/11/2020).
Wagub menegaskan bahwa program kebijakan prioritas harus menyasar pada ibu hamil dan anak usia kurang dari dua tahun. Dengan demikian, maka program percepatan penanganan stunting tidak boleh dilihat hanyalah kegiatan seremonial. Stunting telah masuk dalam program prioritas nasional, maka daerah wajib menjalankan secara serius.
“Penyelenggaraan pelayanan dasar seperti pemeriksaan kesehatan ibu dan bayi, konseling gizi terpadu, penyediaan air bersih dan sanitasi, serta pendidikan anak usia dini dan perlindungan sosial harus tepat sasaran dan terpadu,” bebernya.
Strategi nasional percepatan pencegahan stunting, kata dia, masuk dalam kebijakan nasional maupun daerah. Sehingga terjadi konvergensi kebijakan pemerintah baik di pusat maupun di daerah dalam rangka percepatan pencegahan stunting tersebut, khususnya di Papua Barat.
“Evaluasi pelaksanaan empat aksi konvergensi yang terintegrasi mulai dari perencanaan, penggangaran, pelaksanaan dan evaluasi kerja tetap dilaksanakan. Sehingga setiap daerah mengetahui sejauh mana kekurangan dan kemajuan yang ditargetkan secara nasional,” pungkasnya.(PB22)
**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 10 November 2020
