Pemprov Papua Barat Matangkan Rencana Bangun SMA Unggulan

MANOKWARI, papuabaratnews.co Pemerintah Provinsi Papua Barat memastikan rencana pembukaan Sekolah Menengah Atas (SMA) unggulan di wilayah setempat, akan direalisasikan pada Juni 2021 mendatang.

Koordinasi kesiapan anggaran terus dilakukan antara tiga organisasi perangkat daerah (ODP) teknis yakni Dinas Pendidikan, Balitbangda dan Balai Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Papua Barat.

Asisten III Bidang Administrasi Setda Papua Barat Raymond Yap mengatakan, persiapan teknis yang sementara dikerjakan adalah penghitungan anggaran, fasilitas gedung sekolah, tenaga pengajar dan sistem rekrutmen dari daerah.

“Pematangan menuju pembukaan sekolah terus kami lakukan,” ujarnya saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Senin (15/3/2021).

Ia melanjutkan dokumen studi kelayakan, perizinan dan rencana renovasi gedung Balai Latihan Kerja (BLK) Sanggeng sebagai gedung sekolah sementara, sedang dilakukan. Gedung BLK juga tersebut harus renovasi karena akan dipergunakan selama dua tahun.

“Anggaran operasional telah kita siapkan, karena itu tahun depan 2022 baru akan dibangun gedung definif, sementara ini kita rehab BLK,” terangnya.

Ia melanjutkan, skema penggangaran di tahun awal pembukaan sekolah ditanggung oleh provinsi. Rincian usulan anggaran yang diajukan di masing – masing OPD berbeda, sesuai tugas dan fungsi masing-masing. Misalnya di Dinas Pendidikan mengajukan anggaran sebesar  Rp12 miliar, sementara  BPSDM sebesar Rp7 miliar dan Balitbangda mencapai Rp6,5 miliar.

“Nilai anggaran ini yang diusulkan awalnya kita belum tahu berapa besar nilai yang keluar nanti,” bebernya.

Raymond menjelaskan, tenaga guru pinjaman dari SMA Taruna Nusantara ke SMA unggulan juga sedang dipersiapkan. Kesiapan teknis menjadi tanggung jawab Dinas Pendidikan termasuk penempatan kepala sekolah. Perekrutan guru dilakukan dengan melihat sejauh mana ketersediaan tenaga guru di provinsi yang memenuhi standar kebutuhan sekolah.

“Rekrutmen guru dan pegawai termasuk kepala sekolah menjadi domain dari Dinas Pendidikan,” ucapnya.

Dia berharap sosialisasi rencana pembukaan sekolah unggulan terus dilakukan sampai ke daerah. Upaya memperkenalkan SMA unggulan harus dilakukan secara masif oleh tiga dinas tersebut.

Karena siswa/siswi yang masuk harus berasal dari 12 kabupaten dan 1 kota se Papua Barat.

“Untuk tahap awal biaya operasional dari provinsi namun ke depannya akan dibebankan juga ke kabupaten/kota melalui dana otsus,” pungkasnya. (PB22)

‘Berita ini telah terbit di Harian Papua Barat News edisi Selasa 16 Maret 2021’

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: