Polda Papua Barat Mulai Disiplinkan Protokol Kesehatan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Presiden Joko Widodo belum lama ini telah menandatangani Instruksi Presiden (Inpres) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid-19.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat Kepolisian Daerah Papua Barat Ajun Komisari Besar Adam Erwindi mengatakan, berdasarkan hasil rapat secara virtual bersama pemerintah pusat perihal Inpres tersebut, diputuskan pendisiplinan protokol kesehatan dimulai dari lingkungan Polda Papua Barat.

“Pendisiplinan protokol kesehatan dilingkungan Polda Papua Barat diawasi langsung oleh bidang Profesi dan Pengamanan (Propam). Bukan hanya anggota, tetapi juga masyarakat yang hendak memasuki lingkungan Polda Papua Barat,” kata Erwindi kepada Papua Barat News, Selasa (18/8/2020).

Dijelaskannya, pendisiplinan protokol kesehatan yang dilakukan ialah, harus menggunakan masker, mengecek suhu tubuh, wajib melewati ruang sterilisasi yang berada didepan gerbang masuk, mengarahkan untuk melakukan pencucian tangan menggunakan sabun/handsanitizer dan menerapkan jaga jarak fisik selama berada di area Polda.

Selain itu, pendisiplinan terhadap ruang kerja pada tiap kesatuan pun dilakukan, terutama kesatuan yang berhubungan langsung dengan masyarakat atau tempat pelayanan publik, seperti ruang pelayanan Regident Dit Lantas Polda Papua Barat,  ruang penyidik Reskrimsus dan tempat peribadatan serta ruang tahanan.

“Saat pendisiplinan dibagian ruang-ruang tersebut, kami juga lakukan penyemprotan disinfektan. Keseluruhan kegiatan ini akan terus dilakukan setiap hari sebagai bentuk dukungan terhadap adaptasi kebiasaan baru,” kata Erwindi.

Sanksi

Sebagaimana diberitakan, Presiden Joko Widodo menerbitkan Inpres Nomor 6 Tahun 2020 tentang Peningkatan Disiplin dan Penegakan Hukum Protokol Kesehatan dalam Pencegahan dan Pengendalian Covid – 19. Inpres tersebut diantaranya mengatur sanksi bagi pelanggar protokol kesehatan.

Dikutip dari salinan Inpres yang diunggah di situs resmi Sekretariat Negara (Setneg), lewat inpres itu, Jokowi memerintahkan seluruh Gubernur, Bupati/Wali Kota untuk menyusun dan menetapkan peraturan pencegahan Covid-19.

Peraturan yang dibuat oleh masing-masing kepala daerah wajib memuat sanksi terhadap pelanggaran penerapan protokol kesehatan. Sanksi berlaku bagi pelanggaran yang dilakukan perorangan, pelaku usaha, pengelola, penyelenggara, atau penanggung jawab tempat dan fasilitas umum.

Sanksi dapat berupa teguran lisan atau tertulis, kerja sosial, denda administratif, hingga penghentian atau penutupan sementara penyelenggaraan usaha. Inpres tersebut diteken Jokowi pada Selasa (4/8/2020), dan mulai berlaku sejak tanggal dikeluarkannya. (PB13)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: