Sistem Zonasi Perlu Diimbangi Kelengkapan Fasilitas Sekolah

(Berita ini telah diterbitkan di harian Papua Barat News, edisi Jumat 6 Juli 2018)

 

MANOKWARI, PB News – Mekanisme penerimaan peserta didik baru yang mengimplementasikan sistem zonasi menuai protes dari kalangan orang tua murid dan calon siswa baru.

Karena, belum adanya pemerataan sarana prasarana di sejumlah sekolah yang ada di Provinsi Papua Barat.

Daniel Sawaki, salah satu orang tua murid yang ditemui Papua Barat News, mengatakan, pemerintah daerah semestinya terlebih dahulu melakukan pembenahan terhadap persoalan minimnya sarana prasarana sekolah, sebelum menerapkan sistem zonasi sesuai dengan instruksi dari pusat.

“Perbaiki dulu infrastruktur sekolah di Papua Barat ini sebelum diterapkan sistem zonasi ini. Pemerintah daerah siapkan dulu kelengkapan fasilitas, jangan main terapkan sistem ini,” kata dia, usai melakukan protes di Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua Barat, Kamis (5/7/2018).

Sistem zonasi yang diklaim pihak Dinas Pendidikan dapat meringkan biaya transportasi, lanjut dia, sebenarnya bukan menjadi alasan krusial. Sebab selama ini orang tua murid tidak pernah mengeluhkan tentang tingginya biaya transportasi.

“Sebenarnya itu (hemat biaya transportasi,red) bukan masalah. Karena selama ini yang tinggal di Arowi bisa sekolah di SMA Negeri 1, orang tua tidak mengeluh soal transportasi sebab semua orang tua mau anaknya sekolah di sekolah unggulan,” ucap Daniel.

Sementara itu, Kepala Pembinaan Ketenagaan Kependidikan dan Penyelenggara Tugas Pembantuan, Dinas Pendidikan (Disdik) Provinsi Papua Barat, Sudjanti Kamat, menjelaskan, instruksi dari Kementrian Pendidikan dan Kebudayaan (Kemendikbud) bahwa penerimaan peserta didik baru (PPDB) tahun 2018 wajib menggunakan sistem zonasi. Menurut dia, sistem zonasi adalah formulasi efektif untuk menghapus perspektif sekolah favorit di kalangan masyarakat.

“Dari situ ada kesempatan bagi sekolah dalam bersaing meningkatkan mutu,” ujar dia.

Dia juga mengakui, jumlah sekolah unggulan di Papua Barat masih sangat kurang. Ke depannya, pihak Dinas Pendidikan akan memberi imbauan bagi sekolah-sekolah khususnya sekolah swasta agar mampu meningkatkan kualitas sekolah tersebut.

“Kita masih mendata kebutuhan sekolah itu apa saja, dan akan melakukan pembenahan bagi sekolah-sekolah sehingga tidak ada lagi ada anggapan sekolah favorit karena semua sama,” papar Sudjanti.

Telah diberitakan media ini sebelumnya, ratusan orang tua murid beserta anak-anaknya melakukan aksi long march dari SMP Negeri 1 Manokwari menuju Kantor Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kabupaten Manokwari, Senin (2/7/2018).

Kedatangan mereka ke Kantor Disdikbud Kabupaten Manokwari itu agar sistem zonasi tidak diberlakukan.

Para orang tua murid  mendorong agar pihak terkait dapat melakukan pemerataan terlebih dahulu sebelum menerapkan sistem zonasi dalam penerimaan peserta didik baru secara sepenuhnya.(PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: