Sekolah Diminta Tak Pungut SPP 100 Persen

MANOKWARI, papuabaratnews.co Ketua Komisi A DPRD Kabupaten Manokwari, Masrawi Ariyanto, menyarankan agar pihak sekolah tidak melakukan penarikan iuran Sumbangan Pembinaan Pendidikan (SPP) secara penuh atau 100 persen. Sebab, kegiatan belajar mengajar selama masa pandemi Covid-19 dilaksanakan dengan metode virtual (belajar dalam jaringan).

“Sekolah dapat menerapkan biaya subsidi silang atau pembayaran SPP tetapi tidak full (50 persen) atau berdasarkan kesepakatan, sehingga orang tua murid tidak merasa terbebani oleh pengeluaran untuk biaya pendidikan,” ujarnya saat dikonfirmasi awak media di Manokwari, Kamis (6/8/2020).

Ia melanjutkan, saran pengurangan SPP itu berdasarkan keluhan dari orang tua murid karena beban pembelian paket data agar anak mereka dapat mengikuti pelajaran secara online. Selain itu, orang tua murid mengaku kesulitan mengikuti ritme belajar online yang diterapkan sekolah sebagai bentuk antisipasi penyebaran virus korona di lingkungan sekolah.

“Kalau bisa ada pengurangan, ada kebijakan. Karena ini belajar di rumah, otomatis banyak orang tua mengeluh,” pinta dia.

Penerapan belajar online, kata dia, memberikan dampak positif dan negatif. Sebab, kekerasan terhadap anak selama metode belajar online mudah terjadi. Hal ini berimbas pada tingkat depresi anak.

“Kita sudah lihat beberapa testimony di media sosial bahwa ternyata jadi guru itu tidak gampang. Tidak jarang ada anak yang teraniaya, karena orang tua tidak mampu mengajar anaknya, ada yang berlebihan bahkan sampai memukul anak,” ungkapnya. (PB19)

Tinggalkan Balasan

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: