Gugat Ahli Waris LMS, Kejari Tunggu Putusan Lengkap Nina Diana

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Penyidik Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari masih menunggu putusan lengkap Nina Diana untuk menggugat perdata dari ahli waris tersangka (Almarhum) Lumpat Marisi Simanjuntak. Nina Diana merupakan terpidana kasus korupsi pengadaan tanah lokasi pembangunan Kantor Dinas Perumahan Papua Barat seluas satu hektar.

Selain Nina Diana, kasus tersebut juga menyeret empat orang lain yang tiga diantaranya telah berkekuatan hukum tetap (Incrah). Mereka ialah terpidana Hendry Wailan Kolondam selaku Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan stafnya terpidana Amos Yanto Ijie selaku Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK), dan terpidana Johanis Balubun selaku makelar tanah.

Sementara, Lumpat Marisi Simanjuntak sebagai pembeli tanah sekaligus Pimpinan umum PT. Irman Jaya Martabe, belum sempat menjalani persidangan karena telah meninggal dunia. Tersangka diduga merugikan keuangan negara senilai Rp3.3 miliar lebih dari Rp4.5 miliar yang dianggarkan Pemerintah Provinsi Papua Barat melalui APBD-Perubahan Tahun Anggaran 2017.

“Untuk membuktikan dugaan uang dinikmati oleh tersangka Lumpat Marisi Simanjuntak, kami butuh putusan lengkap Nina Diana agar komplit, karena dasar untuk melakukan gugatan terdapat juga dalam putusan Nina Diana,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Manokwari I Made Pasek Budiawan kepada Papua Barat News, Senin (14/12/2020).

Ditemui di ruang kerjanya, Pasek menjelaskan, bahwa seharusnya masalah pengembalian kerugian negara tidak perlu lagi sampai ke ranah peradilan, jika saja ahli waris beritikad baik melakukan pembayaran ganti kerugian negara. Beberapa kali pertemuan bersama ahli waris pun sudah dilakukan, namun tak ada respon positif.

“Kami sempat melakukan pendekatan persuasif dengan ahli waris. Ingin kita adalah ahli waris melakukan pengembalian tanpa harus ada jalur hukum. Jika dikembalikan, maka selesailah perkara ini,” ujar Pasek. “Kalau sampai digugat, kita bisa menyita aset-aset tersangka sesuai dengan nominal kerugian negara yang ditimbulkan, yakni sebesar Rp3.3 miliar,” katanya lagi.

Almarhum tersangka Lumpat Marisi Simanjuntak yang berperan sebagai pembeli tanah dalam kasus ini, dijerat Undang-undang tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU), sehingga diharuskan membayar ganti kerugian negara. Jaksa Penuntut umum telah menyita barang bukti kejahatan berupa satu unit mobil dan Laptop milik almarhum.

Akan tetapi, hasil sitaan itu diyakini belum cukup untuk mengganti nilai kerugian negara yang jumlahnya mencapai lebih dari Rp3.3 miliar, ditambah uang barang bukti kejahatan sebanyak Rp52 juta. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 15 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: