POLITIK & HUKUM

Kasipenkum Sebut Eksekusi Putusan MA di Bintuni Terkendala

  • Tempat penitipan terbakar

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat Billy Wuisan mengatakan, proses eksekusi putusan Mahkamah Agung (MA) atas kasus perdagangan minuman keras (Miras) di Kabupaten Teluk Bintuni dengan terdakwa Bryan Tanbri selaku pimpinan PT Mutiara Utama Papua, mengalami kendala karena lokasi penitipan barang sitaan terbakar beberapa waktu lalu.

Rencana eksekusi itu sesuai putusan MA yang diterbitkan melalui salinan putusan Nomor 2397 K/Pid.Sus/2020.

“Salinan putusannya sudah ada, tinggal ditindak lanjut saja. Kami tetap laksanakan eksekusi berdasarkan perintah MA, walau ada beberapa kendala,” kata Billy saat dikonfirmasi awak media, Senin (12/7/2021).

Kebakaran itu, sambung dia, turut menghanguskan barang bukti berupa ribuan botol dan kaleng miras yang dititipkan Kejaksaan Negeri Teluk Bintuni saat kasus terdakwa Bryan Tanbri sedang dalam penuntutan.

“Mau eksekusi tetapi barang buktinya rusak. Sekarang masih koordinasi dengan,” kata Wuisan.

Berdasarkan putusan MA, seluruh barang bukti yang telah disita Kejaksaan harus dikembalikan kepada pemiliknya yakni terdakwa Bryan Tanbri.

Putusan tersebut merupakan perintah yang harus dilaksanakan oleh pihak Kejaksaan di wilayah setempat.

“Pokoknya, Jaksa eksekutor akan tetap menyelesaikan putusan MA,” ujar Billy.

Sebagai informasi, terdakwa Bryan Tanbri diperkarakan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil (PPNS) Dinas Perindustrian dan Perdagangan Provinsi Papua Barat, lantaran memperdagangkan miras golongan A di Kabupaten Teluk Bintuni.

Kasus ini mulai bergulir mulai penyidikan hingga persidangan terhitung sejak Maret 2019 sampai dengan Februari 2020.

Dalam amar putusan pada peradilan tingkat pertama, Ketua Majelis Hakim Pengadilan Negeri Manokwari Saptono menyatakan, terdakwa Bryan Tanbri terbukti melakukan perbuatan yang didakwakan Jaksa Penuntut Umum, tetapi tidak dapat dijatuhi pidana karena perbuatan itu bukan merupakan tindak pidana.

Untuk itu, terdakwa dilepaskan dari segala tuntutan hukum, memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan menetapkan seluruh barang bukti yang telah disita untuk perkara tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing.

Selain mengembalikan dokumen berupa akta pendirian perusahaan, Kejari Teluk Bintuni juga harus mengembalikan 481 karton bir hitam jenis guenes ukuran 320 mililiter, 145 karton bir putih jenis bintang ukuran 500 mililiter, dan 1.979 karton bir putih jenis bintang ukuran 320 mililiter kepada Bryan Tanbry.

Terpisah, Kepala Seksi Intelijen Kejari Teluk Bintuni Royal Sitohang mengatakan, pihaknya belum dapat mengambil sikap ataupun menentukan langkah hukum selanjutnya terkait perkara tersebut. Sebab, belum menerima salinan putusan kasasi MA. “Kami belum menerima salinan putusan kasasi MA atas perkara tersebut, jadi belum bisa menentukan langkah hukum selanjutnya,” kata Sitohang.

Awal didakwa

Pertama, Bryan Tanbri didakwa melanggar Pasal 62 ayat (1) jo Pasal 8 ayat (1) huruf a Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen. Kedua, Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

Terdakwa dinyatakan bersalah oleh Jaksa Penuntut Umum, lantaran memperdagangkan miras golongan A melalui PT Mutiara Utama Papua yang berlokasi di Jalan Raya Bintuni KM 2, Kelurahan Bintuni Barat, Distrik Bintuni, Provinsi Papua Barat, tanpa melalui prosedur yang sebagaimana mestinya.

Sebab, Bryan Tanbri tidak didasari penunjukan sebagai distributor dari produsen dan/atau Importir terdaftar sebagaimana yang diatur dalam peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Kedua, Bryan Tanbri dalam memperdagangkan minuman beralkohol di Teluk Bintuni tidak memiliki Surat Izin Usaha Perdagangan Minuman Beralkohol (SIUP-MB), melainkan hanya mengantongi izin Kepala Dinas DPM dan PTSP berupa Surat Keterangan Pengecer Minuman beralkohol atau Surat Keterangan Penjualan Langsung Minuman Beralkohol.

Hal tersebut tidak sesuai dengan ketentuan Peraturan Menteri Perdagangan tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Atas perbuatan itu, Jaksa menyatakan Bryan Tanbri terbukti bersalah secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan.

Bryan Tanbri dituntut melanggar Pasal 106 jo Pasal 24 ayat (1) Undang-undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, dengan hukuman pidana penjara 7 bulan dan menetapkan seluruh barang bukti dirampas oleh negara untuk dimusnahkan.

Restoratif Justice

Meski surat tuntutan Jaksa Penuntut telah memenuhi unsur, namun Majelis Hakim berpendapat lain. Dengan berbagai pertimbangan termasuk restoratif justice, Bryan Tanbri dinyatakan terbukti bersalah namun tidak dapat dipidana karena bukan merupakan perbuatan tindak pidana. Perkara Bryan Tanbri justru bersifat administratif.

Petimbangan majelis hakim dalam perkara tersebut diantaranya, Bryan Tanbri telah menanyakan kepada Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri perilah permasalahan yang dialaminya terkait memperdagangkan minuman beralkohol dan telah dibalas secara tertulis oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri.

Hasilnya, minuman beralkohol milik Bryan Tanbri telah dikeluarkan SIUP-MB oleh Direktorat Jenderal Perdagangan Dalam Negeri. Majelis Hakim menilai, bahwa kelalaian Bryan Tanbri dalam perkara aquo adalah bersifat administratif.

Selain itu, sifat sanksi pidana sebagai senjata pamungkas atau ultimum remedium yang  berarti sarana terakhir atas perbuatan melakukan kegiatan usaha perdagangan tidak memiliki perizinan di bidang perdagangan yang diberikan oleh menteri tersebut, hanya dapat diberikan sebagai upaya terakhir setelah pemberian sanksi lainnya dianggap tidak berhasil.

Hal ini secara tegas termuat dalam Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 20/M-DAG/PER/4/2014 tanggal 11 April 2014 tentang Pengendalian dan Pengawasan terhadap Pengadaan, Peredaran dan Penjualan Minuman Beralkohol.

Untuk itu, Bryan Tanbri haruslah dikenai sanksi administratif berupa pencabutan IUTM, SIUP atau izin teknis, yang merupakan kewenangan bebas (vrijebevoegdheid) badan dan/atau pejabat pemerintahan yang mandiri dalam hal ini menteri dan tidak tergantung pada organ lainnya atau institusi lain seperti pengadilan.

Dalam pertimbangan Majelis hakim, pemberian sanksi pidana tidak selalu dapat memulihkan keadaan yang telah rusak atas adanya tindak pidana, sehingga konsep keadilan restoratif perlu dijadikan suatu pertimbangan untuk pemulihan keadilan.

Dengan demikian, Majelis Hakim Agung Sofyan Sitompul menolak kasasi Kejari Teluk Bintuni dan memperkuat putusan Pengadilan Negeri Manokwari, yakni melepaskan Bryan Tanbri dari segala tuntutan hukum.

Memulihkan hak-hak terdakwa dalam kemampuan, kedudukan, harkat serta martabatnya, dan menetapkan seluruh barang bukti yang telah disita untuk perkara tersebut, dikembalikan kepada pemiliknya masing-masing. (PB15)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.