InforialPOLITIK & HUKUM

Kasus Korupsi Masih Hantui Papua Barat

MANOKWARI, PB News – Penegakan hukum di Papua Barat khususnya dalam penindakan kasus tindak pidana korupsi pada 2020 dinilai belum berpihak kepada masyarakat, terutama dalam kaitannya dengan keuangan negara. Sebab, masih terdapat sejumlah kasus yang terkesan berjalan ditempat.

“Ada kasus lingkar jalan Waigeo. Itu sudah terjadi sejak 2018, dan bahkan sejumlah orang sudah diperiksa oleh penyidik Polda Papua Barat, termasuk Bupati Raja Ampat Abdul Faris Umlati dan sejumlah anggota dewan serta pihak swasta, tetapi kasus itu hingga kini tidak jelas,” kata Direktur Eksekutif LP3BH Manokwari Yan Christian Warinussy, Senin (4/1/2021).

Ditemui Papua Barat News diruang kerjanya, Warinussy menegaskan, bahwa nilai proyek dalam kasus tersebut sebesar Rp122 miliar. Namun dalam prosesnya hingga saat ini, kasus tersebut belum juga dinaikan statusnya menjadi penyidikan. Padahal, kasus itu sempat menjadi perhatian KPK melalui supervisi bersama Polda Papua Barat.

“Sudah ada supervisi bersama KPK agar kasus jalan lingkar Waigeo dapat ditangani Polda Papua Barat, seperti saat menangani kasus KONI Papua Barat. Tahun ini, harusnya dapat dilanjutkan dan paling tidak statusnya naik menjadi penyidikan, dan sudah dapat ditetapkan siapa tersangkanya,” kata Warinussy.

Selain itu, masih ada kasus dugaan korupsi dana hibah pada Papua Barat Televisi (PBTV) yang menurut Warinussy, hingga kini belum terselesaikan. Padahal, kasus tersebut pun telah atau sempat masuk dalam proses penyelidikan Polda Papua Barat.

“Kasus PBTV juga menurut saya perlu untuk kembali diseriusi pada tahun 2021 ini. Apalagi sudah ada beberapa orang yang menjalani pemeriksaan sebagai saksi. Apakah semua itu dimentahkan?,” ujar Warinussy.

Lebih lanjut, Warinussy mengungkapkan, bahwa keadaan yang dialami Kepolisian berbeda  dengan gerak cepat Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat. Dimana belum setahun berdiri, Korps Adhyaksa itu mampu mempublikasikan empat penyidikan kasus tindak pidana korupsi.

Diantaranya, ialah pengadaan Septic Tank Individual pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat, senilai lebih dari Rp7 miliar; Dana Hibah Papua Barat senilai Rp509 miliar; pembangunan Kantor Dinas Perumahan Rakyat Papua Barat, senilai Rp29 miliar; dan penggelapan barang pada Bulog Subdivisi Regional Manokwari, senilai Rp40 miliar.

Sesuai komitmen Kejaksaan, empat kasus tersebut dipastikan tuntas pada tahun 2021 ini. Selain itu, Kejati bahkan tengah membidik tiga kasus korupsi lagi di Bumi Cendrawasih ini, untuk dapat dituntaskan pada tahun 2022 mendatang.

 

“Saya kira dari beberapa kasus tersebut, menunjukan fakta bahwa provinsi ini masih berada dalam pusaran korupsi. Untuk itu, penegakan hukum di Papua Barat pada 2021 harus lebih profesional, sesuai dengan harapan masyarakat,” kata Warinussy.

Senada, Rustam, salah satu advokad senior di Papua Barat, mengungkap, bahwa penegakan hukum di Papua Barat memang cenderung turun dan terkadang masih tebang pilih. Oleh sebab itu, ke depan, menurutnya, penegakan hukum harus betul-betul ‘quality before the law’ atau perlindungan yang sama di depan hukum.

“Sudah harus tanpa pandang bulu, siapa pun orangnya. Tahun ini kita bicarakan resolusi, mari bicara fakta, bukan bicara kepentingan. Dengan begitu, progress penanganan hukum akan kembali mendapatkan kepercayaan masyarakat,” kata Rustam. (PB13)

[Berita ini telah terbit di harian Papua Barat News edisi Selasa 5 Januari 2021]

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.