Kasus Pungli Kamar Jenazah, Penyidik Koordinasi Penerapan Pasal

MANOKWARI, papuabaratnews.co Kasus pungutan liar (Pungli) pengurusan kamar jenazah yang terjadi di RSUD Manokwari dengan tersangka AGO, masih dalam tahapan koordinasi.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari I Made Pasek Budiawan mengatakan, penyidik dari Satuan Reserse Kriminal (Satreskrim) Polres Manokwari terus melakukan koordinasi berkas perkara kepada Penuntut Umum Kejari Manokwari.

Koordinasi tersebut berkaitan dengan penerapan pasal berlapis, lantaran tindakan pungli yang dilakukan tersangka sudah berlangsung cukup lama.

“Upaya penyidik itu bisa saja selama memenuhi unsur. Untuk pembuktiannya nanti di peradilan. Sementara ini yang sedang dipertajam oleh penyidik. Intinya masih koordinasi terkait penerapan pasal (tambahan),” kata Budiawan kepada Papua Barat News, Kamis 18 Maret 2021.

Dalam kasus ini, AGO yang berperan sebagai koordinator pada kamar jenazah di RSUD Manokwari ditetapkan sebagai tersangka tunggal.

Perlu diketahui, AGO merupakan koordinator pada kamar jenazah di RSUD Manokwari. Dia ditetapkan oleh Kepolisian sebagai tersangka tungga. Diduga, dalam menjalankan aksi pungli, AGO bertindak sendirian untuk keuntungan pribadinya.

Sebelumnya, Kabid Humas Polda Papua Barat Kombes Adam Erwindi mengatakan, AGO meraup keuntungan sebanyak Rp13 juta lebih dari cara menaikan harga pengurusan jenazah (memandikan dan mengawetkan).

AGO mematok tarif per jenazah sebesar Rp6 juta, namun tarif itu masih dapat ditawar lagi oleh pihak keluarga pemilik jenazah.

“Harga yang dipatok itu tidak sesuai dengan Peraturan Daerah (Perda) Nomor 9 Tahun 2011 tentang Retribusi Pelayanan Kesehatan. Harga sesuai Perda itu hanya Rp130 ribu untuk biaya memandikan dan Rp250 ribu untuk pengawetan jenazah,” jelas Adam Erwindi.

Selain pungli, sambung Adam, tersangka juga menggelapkan uang retribusi penerimaan dari pengurusan jenazah. Hal itu diketahui setelah penyidik memeriksa sejumlah saksi dari pihak rumah sakit dan keluarga pasien pemilik jenazah.

“Ada juga penggelapan uang retribusi. AGO tidak menyetorkan penerimaan ke Kas Daerah,” kata Erwindi.

Atas perbuatannya, AGO dijerat melanggar Pasal 12 huruf E juncto Pasal 11 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2019 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi. AGO terancam hukuman pidana penjara selama 20 tahun. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 19 Maret 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: