InforialPOLITIK & HUKUM

Kejaksaan Bakal Buka Kembali Kasus Huntara

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kejaksaan Negeri (Kejari) Manokwari akhirnya mendapat konfirmasi Inspektorat terkait dugaan korupsi pembangunan hunian sementara (Huntara) yang terletak di Susweni, untuk korban kebakaran di Kompleks Borobudur pada 2016 silam. Hasilnya, kontraktor pelaksana ternyata belum menindak lanjuti permintaan Kejaksaan.

“Berdasarkan informasi Inspektorat, pihak rekanan ternyata belum menindak lanjuti permintaan kami untuk menyelesaikan kekurangan volume bangunan,” kata Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Manokwari I Made Pasek Budiawan kepada Papua Barat News, Rabu (7/10/2020).

Ditemui diruang kerjanya, Pasek menjelaskan, bahwa pihak rekanan hanya memberikan janji kepada Inspektorat, untuk menyelesaikan pekerjaannya. Bahkan, rekanan siap membuat surat pernyataan dengan memberikan jaminan berupa sejumlah uang disertai sertifikat tanah milik pribadi, sebagai bentuk komitmen akan menyelesaikan pembangunan.

“Kekurangan volume bangunan Huntara sekitar Rp440 juta dan akan diselesaikan. Rekanan ternyata berbohong, janjinya dengan Inspektorat akan dibuatkan surat pernyataan beserta jaminan, tapi tidak pernah ditepati,” ujar Pasek.

“Untuk itu, saya akan pelajari kembali kasus ini. Pilihannya cuma dua, kembali ke penyelidikan atau langsung penyidikan,” katanya lagi.

Sebagai informasi, anggaran pembangunan Huntara yang berlokasi di kawasan Susweni Distrik Manokwari Timur itu digelontorkan Pemerintah Kabupaten Manokwari melalui DPA – APBD tahun 2016, dengan nilai pembangunan sekitar Rp5 miliar.

Inisiatif pemerintah melalui BPBD Manokwari mendirikan Huntara saat itu, dikarenakan pemukiman warga di Kompleks Borobudur Distrik Manokwari Barat, rusak berat akibat kebakaran dahsyat yang terjadi pada 16 Juni 2016 silam.

Kebakaran tersebut mengakibatkan puluhan kepala keluarga serta ratusan remaja dan anak-anak harus kehilangan tempat tinggal. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian materill ditaksir mencapai miliaran rupiah. Alhasil, pemerintah pun mengambil kebijakan membangun Huntara bagi korban.

Dalam prosesnya, Huntara dibangun oleh 11 pengusaha selaku rekanan dari kontraktor pelaksana dengan klasifikasi pekerjaan yang berbeda-beda. Ironis karena hingga saat ini, Huntara yang bangunannya terdiri dari 20 ruang, satu unit dapur umum dan satu unit tempat penyimpanan bahan makanan (Bama) masih terbengkalai.(PB13)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 8 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.