InforialPOLITIK & HUKUM

Kejari Diminta Selesaikan Tunggakan Kasus

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Kepala Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat Wilhemus Lingitubun menegaskan kepada seluruh Kepala Kejaksaan Negeri (Kejari) se-Papua Barat, untuk segera menyelesaikan seluruh penanganan perkara, terutama perkara dugaan tindak pidana korupsi yang menunggak ditahuh-tahun sebelumnya.

“Kepala Kejati Papua Barat sudah memberikan perintah, agar seluruh kepala Kejari di Papua Barat menyelesaikan penanganan perkara yang menunggak. Intinya, seluruh perkara yang pernah dalam penanganan, harus segera di ekspose, termasuk korupsi,” kata Kepala Kejati Papua Barat melalui Asisten Pidana Khusus (Aspidsus) Syafiruddin, Rabu (13/1/2021).

Ditemui diruang kerjanya, Syafiruddin menjelaskan, bahwa harus ada kepastian hukum bagi seluruh perkara yang sempat dalam penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan. Kepastian hukum yang dimaksud, ialah proses penanganan yang tak dituntaskan atau dilanjutkan hingga berkekuatan hukum tetap (incrah).

“Tidak ada batas waktu, mau itu kasus tahun 2000 sekalipun, selama kasus itu pernah dalam penanganan penyidik kejaksaan, maka harus dilanjutkan agar ada kepastian hukum,” ujar Syafiruddin. “Harus ada kepastian hukumnya, apakah dilanjutkan ataukah dihentikan. Jika dihentikan, apa alasannya,?” Katanya lagi.

Terpisah, Kepala Kejaksaan Negeri Manokwari Damly Rowelcis mengatakan, pihaknya telah mengetahui perintah tersebut, dan sebagai tindak lanjut, sejumlah penanganan perkara pun dilanjutkan. Diantaranya, ialah dugaan korupsi pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Susweni Distrik Manokwari Timur, dan dana hibah keagamaan pada Kesbangpol Manokwari Selatan (Mansel).

“Iya itu sudah kita lanjutkan kembali penangananannya, dua kasus itu memang menjadi tunggakan kami tahun lalu. Namun, kasus itu pasti akan kita selesaikan tahun ini. Itu untuk Pidana Khusus (Pidsus), sementara yang Pidana Umum (Pidum), kita hanya menerima berkas dari Kepolisian saja,” kata Rowelcis.

Disisi lain, mantan Asisten Perdata dan Tata Usaha Negara pada Kejati Kalimantan Timur itu membuka pintu selebar-lebarnya bagi masyarakat yang ingin atau akan melaporkan indikasi korupsi kepada pihaknya. Seluruh laporan yang diterima, akan ditindak lanjuti sesuai prosedur penanganan tindak pidana korupsi.

“Kita bisa lakukan penyelidikan, tetapi silahkan juga jika ada masyarakat atau LSM yang ingin melaporkan perihal indikasi dugaan korupsi. Pintu ini terbuka lebar untuk semua laporan, dan pasti kita tindak lanjuti laporan itu,” kata Rowelcis. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 14 Januari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.