InforialPOLITIK & HUKUM

Kejari Fakfak Dinilai ‘Tebang Pilih’ Tangani Kasus Dana Lunak

MANOKWARI, papuabaratnews.co Kejaksaan Negeri (Kejari) Fakfak dinilai ‘tebang pilih’ dalam melakukan  penyelidikan dan penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi pinjaman dana lunak pada Kas Bendahara Pengeluaran Sekretaris Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Sekwan DPRD) Fakfak tahun 2011-2014, dengan total kerugian negara yang belum dikembalikan mencapai Rp500 juta lebih.

Sebab, sedikitnya delapan anggota DPRD Fakfak periode 2009-2014 yang melakukan pinjaman. Namun, hanya tiga yang ditetapkan sebagai tersangka.

“Ada tebang pilih dalam penyidikan Kejari Fakfak. Dari delapan orang, kenapa hanya tiga yang dinaikan statusnya menjadi tersangka. Bukankah Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi mengamanatkan, bahwa pengembalian kerugian keuangan negara tidak menghilangkan tindak pidana korupsi,” kata Rustam selaku pengacara dari Firma Hukum Perhimpunan Advokat Indonesia (Peradi) Manokwari, saat dikonfirmasi Papua Barat News di Manokwari, Selasa (6/10/2020).

Dia melanjutkan bahwa, saat itu tidak semua peminjam langsung melakukan pengembalian ke kas negara. Dan, beberapa orang masih berhutang hingga puluhan juta rupiah, namun tidak ditahan bahkan tidak ditetapkan sebagai tersangka.

Diantaranya, Abubakar Temongmere dengan sisa pinjaman sebanyak Rp36.740 juta, Arnoldus Weripang Rp9.500 juta, Semuel Hegemur Rp73.055 juta, dan Andarias Hombore dengan sisa pinjaman senilai Rp2.700 juta. Sedangkan, mereka yang ditetapkan sebagai tersangka adalah A.R. Mohmiangga dengan sisa pinjaman sebanyak Rp107.975 juta, Wilhelmina Woy Rp112.100 juta, dan A. Afit Rumagesan Rp980.956 juta.

“Dimana relevansinya. Ada yang ditetapkan tersangka, ada yang tidak. Bukankah Pasal 4 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi menegaskan, pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara tidak menghapuskan dipidananya pelaku tindak pidana korupsi,” tegas Rustam. “Pengembalian kerugian keuangan negara atau perekonomian negara hanya merupakan salah satu faktor yang meringankan.” katanya lagi.

Dikonfirmasi terpisah, Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Fakfak Hasrul, mengatakan, dua tersangka sementara masih ditahan di Rutan Polda Papua Barat di Manokwari sebagai tahanan titipan hakim. Dan, statusnya telah menjadi terdakwa.

“Sedangkan tersangka lain inisial ARM kita tetapkan dalam daftar pencarian orang (DPO),” Hasrul.

Ia menjelaskan, status buron tersangka ARM belum sampai di tingkat Kepolisian. Pihaknya baru melakukan kerjasama dengan Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat untuk meringkus mantan anggota DPRD Fakfak itu.

Selainnya itu, kasus tersebut dilidik berdasarkan temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) perwakilan Papua Barat. Dari hasil audit BPK, ditemukan indikasi korupsi melalui pinjaman dana lunak pada Kas Bendahara Pengeluaran Sekwan DPRD Fakfak. Dimana terdapat sejumlah anggota dewan melakukan pinjaman dan belum dikembalikan.

“Kami bekerja berdasarkan temuan BPK. Jadi peminjaman dana lunak itu sudah bertahun-tahun dan belum dikembalikan. Temuan itu diserahkan kepada pemerintah daerah setempat, untuk segera ditindak lanjuti,” pungkas Hasrul. (PB13)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Rabu 7 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.