InforialPOLITIK & HUKUM

Kejari segera Rampungkan Kasus Huntara Susweni

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Penyidik Kejaksaan Negeri Manokwari menyatakan segera merampungkan kasus dugaan korupsi dalam proyek pembangunan Hunian Sementara (Huntara) di Susweni Distrik Manokwari Timur Kabupaten Manokwari, tahun 2016 senilai Rp5 miliar. Sedikitnya, 20 orang telah diperiksa sebagai saksi dalam kasus tersebut.

Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasi Pidsus) Kejari Manokwari I Made Pasek Budiawan mengatakan, pihaknya mengambil alih kasus dugaan korupsi dana pembangunan Huntara dan menaikan statusnya menjadi penyidikan karena selama 60 hari ditindak lanjuti APIP, masih tetap tidak ada perbaikan atau penyelesaian pekerjaan.

Selain memeriksa para saksi, penyidik kini sedang fokus pada total sebenarnya dari kerugian negara sebelum akhirnya menetapkan tersangka. Penyidik akan kembali melakukan audit karena kerugian negara sesuai hasil audit BPK, berbeda dengan laporan awal.

Untuk itu, penyidik akan menghitung kembali audit investigasi terkait kerugian negara dalam proyek tersebut. Dengan cara menghitung ulang nilai pekerjaan sesuai dokumen kontrak, dimulai dari bahan dan luas volume hingga konstruksi bangunan.

“Kita fokus di kerugian negara. Kita audit kembali karena audit yang digunakan BPK saat itu adalah metode untuk tujuan tertentu, sedangkan dalam penanganan perkara harusnya digunakan metode audit kerugian negara. Itu bedanya, makanya audit BPK yang dulu tidak bisa kita pakai,” kata Pasek Kepada Papua Barat News, Senin (14/12/2020) di ruang kerjanya.

Sedangkan, para saksi yang telah diperiksa diantaranya ialah seorang pengusaha jasa konstruksi berinisial YF. Walau dalam praktiknya pembangunan Huntara dikerjakan lebih dari satu kontraktor, namun dalam kasus ini YF memiliki peran ganda. Selain menandatangani dokumen kontrak, YF juga berperan sebagai penyedia jasa sekaligus kontraktor pelaksana.

“Dalam pekerjaan proyek itu sebenarnya banyak melibatkan kontraktor, namun YF secara tunggal bertindak sebagai orang yang menandatangani dokumen kontrak. Dan statusnya YF sampai saat ini masih sebagai saksi,” ujar Pasek.

Berdasarkan penyelidikan dan penyidikan Kejaksaan, sesuai DPA – APBD Tahun Anggaran 2016 pada Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Manokwari, pembangunan Huntara harusnya dikerjakan oleh satu pihak saja. Namun dalam praktiknya, pembangunan Huntara melibatkan 11 kontraktor dengan klasifikasi pekerjaan yang berbeda-beda.

Pemerintah Daerah melalui BPBD Manokwari berinisiatif mendirikan Huntara dikarenakan pemukiman warga di Kompleks Borobudur Distrik Manokwari Barat, rusak berantakan akibat kebakaran dahsyat pada 16 Juni 2016 silam.

Kebakaran tersebut mengakibatkan puluhan kepala keluarga serta ratusan remaja dan anak-anak harus kehilangan tempat tinggal. Meski tak ada korban jiwa, namun kerugian materil ditaksir mencapai miliaran rupiah.

Alhasil, pemerintah pun mengambil kebijakan membangun Huntara bagi para korban. Ironisnya, Huntara yang bangunannya terdiri dari 20 ruang, satu unit dapur umum dan satu unit tempat penyimpanan Bahan Makanan (Bama), hingga kini masih terbengkalai. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Selasa 15 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.