Kejari Sorong Bantu BPJS Tagih Tunggakan Iuran

SORONG, papuabaratnews.co – Kejaksaan Negeri Sorong akan membantu BPJS Ketenagakerjaan Cabang Sorong untuk melakukan penagihan tunggakan iuran macet dari sejumlah perusahaan di wilayah itu.

Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Sorong, I Putu Gede Dharma Putra mengatakan, pihaknya hingga saat ini masih melanjutkan kerja sama dengan BPJS Ketenagakerjaan maupun BPJS Kesehatan. Kerjasama ini kembali dibuktikan melalui penandatanganan MoU lanjutan antara Kejaksaan Negeri Sorong dengan BPJS Kesehatan, Rabu 21 April 2021.

” Ini merupakan kerja sama lanjutan dalam bidang Perdata dan TUN,” kata Kepala Seksi Perdata dan TUN Kejaksaan Negeri Sorong, I Putu Gede Dharma Putra.

Gede menambahkan, secara keseluruhan dari kerja sama ini, Kejari Sorong diminta bantuan oleh BPJS Ketenagakerjaan dan BPJS Kesehatan melakukan penagihan kepada pemberi kerja.

“Dari data yang ada, jumlah SKK yang diserahkan oleh BPJS Ketenagakerjaan sebanyak 26, sedangkan jumlah SKK berjalan dari BPJS Kesehatan sebanyak 16. Itu belum terhitung dengan SKK yang terbaru,” ujarnya.

Gede mengatakan, dari semua jumlah SKK yang diserahkan, mulai dari toko hingga instansi pemerintah. Bahkan ada SKK yang menunggak hingga 200 juta rupiah, dan yang paling besar adalah Rp3 miliar.

“Untuk melakukan penagihan kami terlebih dahulu akan melakukan sinkronisasi data. Sasaran utama adalah badan usaha yang masih berjalan. Badan usaha itu akan dipanggil dan diminta untuk melunasi tunggakan. Apabila tidak menenuhi panggilan, kami akan mendatangi mereka” paparnya.

Selain melakukan sinkronisasi data, kata Gede, pihaknya juga sedang menyusun sanksi pidana bagi pemberi kerja yang tidak menyelesaikan kewajibannya. Hal itu diatur dalam Pasal 55 UU Nomor 25 Tahun 2011 tentang BPJS.

”Ini UU administrasi tetapi sanksinya pidana. Tak tanggung-tanggung, di dalam Pasal 19 Ayat (1) atau Ayat (2) mengatur tentang ancaman pidana penjara selama 8 tahun, dan dendanya paling banyak 1 miliar rupiah,” tambah Gede.

Gede pun merinci bahwa sanksi pidana yang diatur di dalam Pasal 19 Ayat (1) sangat jelas, bagi badan usaha yang telah memungut iuran tapi tidak dibayarkan maka dikenakan sanksi. Begitu juga pada ayat (2) nya, petugas yang telah menerima iuran, namun tidak memyetorkannya pun ada sanksinya. Memggelapkan uang perusahaan dikenakan Pasal 372 dan 374 KUHP. Jika petugas BPJS nya yang menyalahgunakan uang setoran dikenakan Pasal Korupsi.

Selain sanksi pidana upaya lain dilakukan, kejaksaan juga diberikan kewenangan untuk melakukan pembubaran bagi badan usaha yang sama sekali menunggak iuran BPJS.

“Kalau organisasi yang berskala kecil saja bisa membayar iuran tepat waktu, mengapa badan usaha yang notabene memiliki modal besar tak mampu membayar iuran. Apabila, Covid-19 menjadikan alasan untuk tidak membayar, nanti kita akan kita cek sepeeti apa,” kata Gede. (PB7)

 

**Artikel ini Telah Diterbitkan di Harian Papua Barat News Edisi Jumat 23 April 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: