InforialPOLITIK & HUKUM

Kejati Didesak Selesaikan Dugaan Korupsi Sekda Sorsel

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Parlemen Jalanan (Parjal) dan LSM Laskar Anak Bangsa Anti Korupsi (LABAKI) Papua Barat mendesak Kejaksaan Tinggi Papua Barat, menyelesaikan kasus korupsi yang diduga melibatkan Sekretaris Daerah  Kabupaten Sorong Selatan berinisial DCY, senilai Rp5 miliar.

Tuntutan Parjal dan LABAKI Papua Barat cukup beralasan. Sebab, pernah terdapat sebuh kasus  yang menyeret mantan Bupati Sorsel, berinisial OI terkait dugaan korupsi pengadaan kapal kargo jenis LCT. Meski OI telah ditetapkan sebagai tersangka, namun kasus yang disidik oleh berbagai aparat penegak hukum termasuk Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) itu lenyap hingga hari ini.

“Kejati harus mengawasi dan mengontrol kasus dugaan korupsi dana kesekretariatan itu hingga tuntas. Sekda Sorsel harus mempertanggung jawabkan perbuatannya. Jangan seperti kasus pengadaan kapal kargo LCT yang perkembangannya tidak jelas,” kata Panglima Parjal Papua Barat Ronald Mambeiuw kepada Papua Barat News, belum lama ini.

Ronald menerangkan, Pemkab Sorsel telah mengalokasikan dana senilai Rp5 miliar dalam APBD Tahun 2018, untuk kegiatan pembinaan daerah bawahan pada Sekretariat Daerah Sorsel. Namun, tanpa pertanggung jawaban dana itu diduga telah disalahgunakan oleh DCY untuk kepentingan pribadinya.

Dugaan penyalahgunaan anggaran dan wewenang itu, kini tengah dalam penanganan penyidik Kejaksaan Negeri Sorong. Kendati demikian, Ronald mengkhawatirkan kasus tersebut bernasib sama seperti penyidikan kapal kargo LCT Sorsel.

“Kasus yang jelas-jelas sudah ditetapkan tersangka saja bisa lenyap, padahal itu menyeret bekas orang nomor satu di Sorsel. Apalagi yang menyeret pejabat aktif,” ujar Ronald.

“Jangan sampai kasus ini ikut lenyap. Kejati harus terlibat langsung, dan Kami akan terus mengawal proses penyidikan ini,” katanya lagi.

Sementara, Ketua LSM LABAKI Papua Barat Yan Arwam mengatakan, Kejati Papua Barat harus memberikan atensi kepada Kejari Sorong agar kasus dugaan korupsi tersebut menjadi prioritas, sehingga tidak lenyap seperti kasus-kasus dugaan korupsi lainnya yang menyeret pejabat publik di Sorsel.

“Atensi berupa prioritas penuntasan kasus dugaan korupsi. Kenapa, karena sudah pernah ada kasus yang lenyap, yaitu pengadaan Kapal Kargo. Jadi terkait Sekda Sorsel itu, prioritas tidaklah berlebihan,” ujar Arwam. ” Ini demi hukum dan keadilan, dan demi mengembalikan kepercayaan publik terhadap aparat penegak hukum,” katanya lagi.

Sebelumnya, Kamis (19/11/2020), Kantor Kejati Kejati Papua Barat didatangi puluhan warga yang tergabung dalam Parjal dan LABAKI Papua Barat. Aksi unjuk rasa menuntut penuntasan penyidikan kasus dugaan korupsi pada Kesekretariatan Sekda Sorsel itu, disambut Asisten Intelijen (Asintel) Kejati Papua Barat Rudy Hartono.

Kepada para pengunjuk rasa, Rudy menjelaskan dan menjamin, bahwa proses kasus dugaan korupsi tersebut masih dalam pemeriksaan. Jika memang terbukti ada indikasi korupsi atau penyalahgunaan wewenang, semua pihak yang terlibat akan diproses sebagaimana amanat Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi.

“Kasus itu masih dalam pemeriksaan. Sudah ada lima orang yang akan menjalani pemeriksaan, sebagai saksi. Kami tentu akan mengawasi proses kasus ini. Bukan hanya kasus ini saja, tetapi semua kasus yang ditangani Kejaksaan di Papua Barat, pasti dituntaskan,” kata Rudy. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Senin 23 November 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.