InforialPOLITIK & HUKUM

Kejati Papua Barat Akan Minta Keterangan Ahli

  • Kasus Dinas Perumahan

MANOKWARI, papuabaratnews.co – Penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat kembali meminta keterangan ahli terkait kerugian keuangan atau perekonomian negara, dalam kasus dugaan tindak pidana korupsi pembangunan Kantor Dinas Perumahan Papua Barat tahun anggaran 2017, senilai Rp4,8 miliar.

Kepala Seksi Penerangan Hukum (Kasipenkum) Kejati Papua Barat Billy Wuisan mengatakan, keterangan ahli kembali dikumpulkan untuk dapat mengetahui pasti nilai total kerugian dalam kasus dugaan korupsi tersebut.

“Untuk kepastian pembuktian kerugian negara, kita kembali meminta keterangan dua orang ahli dari Inspektorat Papua Barat. Pertama, ahli auditor terkait perhitungan kerugian negara. Kedua, ahli teknik sipil terkait perhitungan volume bangunan (kualitas dan kuantitas),” kata Wuisan kepada Papua Barat News di ruang kerjanya, Rabu (14/10/2020).

Ia menjelaskan, keterangan ahli teknik sipil diperlukan untuk memastikan nilai yang di Mark up dalam proyek pembangunan kantor tersebut. Sebab, sebelumnya penyidik Kejaksaan menemukan adanya ketidak sesuaian penggunaan material antara nilai konstruksi bangunan dengan dokumen kontrak.

Dimana terdapat bagian pekerjaan yang tidak diselesaikan dengan total anggaran senilai Rp1,2 miliar. Selain itu, terdapat juga penggunaan keramik yang tidak sesuai item pada dokumen kontrak dengan selisih harga sebanyak Rp892 juta. Dari sedikit kecurangan tersebut, ditaksir kerugian negara mencapai Rp2,8 miliar.

“Untuk memastikan itu, maka diperlukan keterangan ahli teknik sipil terkait kualitas dan kuantitas bangunan. Keterangannya kita padukan dengan ahli auditor,” ujar Wuisan. “Sampai sejauh ini, sedikitnya sudah 16 orang saksi yang diperiksa. Itu sudah termasuk ahli. Untuk penetapan tersangkanya, nanti akan kita infokan,” katanya lagi.

Sebagai informasi, total anggaran pembangunan kantor tersebut sebanyak Rp29 miliar. Dianggarkan pemerintah dalam APBD tahun anggaran 2015, 2016, 2017. Namun, penyidik Kejaksaan sementara ini terfokus pada indikasi korupsi tahun anggaran 2017, dengan total anggaran pembangunan senilai Rp4,8 miliar.(PB13)

**Artikel ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 15 Oktober 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.