Kejati Papua Barat Tak Hadiri Sidang Perdana Praperadilan

>>Korupsi Septic Tank

SORONG, PB News – Sidang perdana praperadilan yang diajukan oleh tersangka Muhammad Nur Umlati (MNU) dalam perkara dugaan korupsi pembangunan tangki Septic Tank pada Dinas Pekerjaan Umum Kabupaten Raja Ampat dan Kejaksaan Tinggi Papua Barat sebagai Termohon berlangsung di ruang utama Cakra Pengadilan Negeri Sorong, Rabu (24/2/2021), dengan agenda pembacaan gugatan praperadilan.

Sayangnya sidang perdana tersebut tidak dihadiri pihak Termohon, yakni Kejaksaan Tinggi Papua Barat. Walaupun begitu persidangan yang dipimpin oleh hakim tunggal, Vabianes Stuart Wattimena tetap akan melanjutkan persidangan pada pemeriksaan alat bukti pada hari ini, Kamis (25/2/2021) beragendakan penyerahan barang bukti.

Penasehat hukum Pemohon, Benediktus Jombang menyayangkan ketidakhadiran Kejati Papua Barat dalam persidangan tersebut.

Benediktus mengatakan, pihaknya keberatan atas penetapan tersangka kepada Muhammad Nur Umlati dan saat menjalani pemeriksaan didampingi pengacara penunjukan dari Kejati Papua Barat.

“Inikan perkara luar biasa sehingga tersangka harus didampingi pengacara, bukan yang ditunjuk oleh Kejati Papua Barat,” kata Jombang yang didampingi rekannya Benry Napitupulu, Agustinus Jehamin dan Yesaya Mayor.

Selain itu menurut Benediktus berdasarkan UUD 1945 dan UU Nomor 15 Tahun 2006 tentang BPK, maka audit merupakan kewenangan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), bukan Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP).

“Kejati Papua Barat terlalu cepat atau terlalu dini menetapkan klien kami sebagai tersangka,” kata dia

Alasan lainnya, Benediktus Jombang mengajukan permohonan praperadilan adalah tidak sahnya penangkapan dan penahanan atas nama Muhammad Nur Umlati.

“Kami meminta kepada Kejati Papua Barat agar melepaskan klien kami dari tahanan. Selaku kuasa hukum pemohon praperadilan telah mengajukan surat penangguhan penahanan, yang nantinya akan dipertimbangkan oleh Kejati Papua Barat untuk mendapatkan status penahanan rumah atau kota,” papar dia

Sementara, Benry Napitupulu menambahkan dirinya menduga bahwa perkara ini telah dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pindana Korupsi di Manokwari.

Kata Benry Napitupulu, berdasarkan  putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 102 yang menyatakan bahwa sahnya apabila praperadilan diajukan, akan tetapi sudah diputuskan otomatis gugur perkaranya. Tapi tetap berjalan sampai sidang tipikor dibuka untuk umum, di situlah gugur praperadilan.

Dia menuturkan, pada saat sidang lanjutan hari ini pihaknya  akan mengajukan bukti surat, jika menurut pendapat hakim praperadilan, ketidakhadiran pihak termohon berarti tidak menggunakan haknya untuk menyampaikan jawaban atas gugatan praperadilan

“Karena tidak menggunakan haknya, ya selaku pemohon akan menggunkan hak, mengajukan bukti surat,” kata Benry.

Sebelumnya tersangka Muhammad Nur Umlati mengajukan permohonan praperadilan ke Pengadilan Negeri Sorong dikarenakan ditetapkan sebagai tersangka oleh Kejati Papua Barat pada 15 Pebruari 2021.

Setelah dipanggil sebagai saksi, saat itu pula Muhammad Nur Umlati ditetapkan sebagai tersangka berdasarkan surat nomor PRINT-29/R:/Fd.I/02/2021 dan langsung ditahan oleh Kejati Papua Barat berdasarkan surat penahanan tersangka nomor PRINT-30/R:/Fd.I/02/2021, hingga berujung gugatan praperadilan di PN Sorong. (PB7)

Berita ini telah terbit di harian Papua Barat News edisi Kamis 25 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: