InforialPOLITIK & HUKUM

Kejati Pastikan Kasus Dinas Perumahan Terus Bergulir

MANOKWARI, papuabaratnews.co Kejaksaan Tinggi (Kejati) Provinsi Papua Barat memastikan penanganan kasus dugaan korupsi pembangunan kantor Dinas Perumahan Provinsi Papua Barat tahun 2017 dengan nilai Rp4,8 miliar, terus bergulir.

Kepala Seksi Penerangan Hukum Kejati Papua Barat Billy Wuisan mengatakan masih ada sejumlah oknum yang akan ditetapkan sebagai tersangka di tahun 2021 mendatang. Karena, di dalam berkas kasus tersebut tertera dan kawan-kawan (DKK).

“Tidak  berhenti di satu tersangka. Masih ada orang-orang lain lagi yang akan kita tetapkan tersangka, diantaranya adalah pejabat pemerintah,” kata Billy saat ditemui Papua Barat News di ruang kerjanya, Rabu (16/12/2020).

Dia melanjutkan, penyidik Kejati Papua Barat telah menetapkan Pejabat Pelaksana Teknis Kegiatan (PPTK) Martha Heipon sebagai tersangka bersama Direktur PT Trimese Perkasa Leo Primer Saragih. Namun, hanya Martha Heipon yang menjalani persidangan karena Leo Saragih telah meninggal dunia.

Menurut Jimmy Ell selaku penasihat hokum dari Martha Heipon, seharusnya dalam kasus ini penyidik menetapkan juga Kuasa Pengguna Anggaran (KPA), konsultan pengawas dan konsultan supervisi sebagai tersangka, bukan hanya kliennya seorang. Sebab, pihak-pihak tersebut turut menandatangani dokumen berita acara kemajuan pekerjaan, sebagai dasar pencairan.

Akan tetapi, lanjut Jimmy Ell, sejauh penyelidikan dan penyidikan Kejati Papua Barat, hanya Leo Saragih selaku kontraktor pelaksana dan kliennya yang ditetapkan tersangka. Lantas, bagaimana dengan perbuatan KPA dan konsultan yang tidak mendapat jerat hukum.

“Saya selaku penasihat hukum mempertanyakan kinerja Kejati dan jajarannya. Saya jadi bertanya-tanya bagaimana kinerja penyidik Kejati bekerja menangani perkara ini. Jelas-jelas KPA dan konsultan terlibat tapi tidak ditetapkan tersangka. Ini ada apa,” kata Jimmy Ell.

Sebagai informasi, Martha Heipon diperkarakan lantaran diduga terlibat melakukan penyimpangan uang pembangunan Kantor Dinas Perumahan Rakyat Papua Barat tahap ke tiga, senilai Rp1,892 miliar lebih dari Rp4,8 miliar yang bersumber dari APBD-P Provinsi Papua Barat Tahun 2017.

Martha Heipon selaku PPTK diduga telah melakukan penyimpangan melalui persetujuan pembelian bahan bangunan yang tidak sesuai dokumen kontrak, dan melaporkan progress pekerjaan telah selesai 100 persen.

Secara bersama-sama, Martha Heipon dan Leo Primer Saragih sepakat menyatakan laporan pekerjaan telah selesai 100 persen. Berdasarkan laporan fiktif tersebut, Pemerintah Papua Barat melakukan pembayaran sebanyak Rp1,084 miliar lebih.

Selain itu, pemerintah juga melunasi pekerjaan keramik yang ternyata tidak sesuai dengan item pada dokumen kontrak, senilai Rp808 juta lebih. Akibatnya, keuangan negara mengalami kerugian sebanyak lebih dari Rp1,892 miliar.

Martha Heipon dinilai telah melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)- 1 KUHPidana. (PB13)

**Berita ini Telah Terbit di Harian Papua Barat News Edisi Kamis 17 Desember 2020

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.