POLITIK & HUKUM

Kepala BPN Kota Sorong Terjaring OTT

MANOKWARI, PB News – Tim Penyidik Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Satreskrim Polres Sorong Kota melakukan operasi tangkap tangan (OTT) terhadap Kepala Kantor Badan Pertanahan Nasional (BPN) Kota Sorong berinisial RN di kantornya pada Selasa (3/4) lalu.

Kepala Bidang Hubungan Masyarakat (Kabid Humas) Polda Papua Barat, AKBP Hari Supriyono mengatakan, penangkapan tersebut berawal adanya laporan masyarakat terkait pengurusan sertifikat tanah yang diduga menarik sejumlah dana taktis.

“Pada hari Selasa tanggal  03 april 2018 sekitar pukul 16.00 wit telah di lakukan OTT terhadap saudara RN, selanjutnya mengamankan uang tunai sebesar Rp 129.451.000.- kemudian membawa ke polres guna dimintai keterangan,” kata Hary Supriyono kepada wartawan di Manokwari, Rabu (4/4)

Dijelaskan Harry, dugaan penyuapan di Kantor BPN Kota Sorong ini terkait dengan pengurusan sertifikat tanah dan penarikan dana taktis. Barang Bukti yang diamankan berupa uang sejumlah Rp 129.451.000,- dengan rincian, uang tunai sejumlah Rp 101.200.000 dan uang dalam ATM Bank BCA sejumlah Rp 28.251.000.

Lanjut Harry, Penyidik Tipikor Satreskrim Polres Sorong Kota telah telah memeriksa, selain RN, juga NNR selaku bendahara loket kantor BPN Kota Sorong, WM petugas loket, MT Kepala Seksi Pengadaan Tanah dan SP Kepala Seksi Hubungan Hukum serta HMY selaku saksi yang menyetor sejumlah uang tersebut.

“Yang ditahan saat ini, ada 2 orang, RN kepala BPN dan SP Kepala Seksi Hubungan Hukum BPN setempat. Dan kasus ini akak terus dikembangkan lebih lanjut,” tukas Harry.

Secara terpisah, Wakil Presiden Jusuf Kalla menilai, maraknya operasi tangkap tangan (OTT) yang menyeret sejumlah kepala daerah, pejabat pemerintah, anggota dewan dan pengusaha bisa mengindikasikan dua hal, yakni, jumlah korupsi besar semakin menurun atau bisa jadi para koruptor makin canggih dalam merampok uang rakyat.

”Kita tidak tahu yang mana, apakah menurun atau lebih canggih. Tapi saya kira kedua-duanya, pasti menurun,” ujar Wapres di Jakarta, Senin (2/4).

Bila dilihat dari kaca mata yang lebih positif atau angka korupsi yang turun itu juga ada indikasinya.

JK menuturkan bahwa saat ini pejabat di kementarian atau lembaga seringkali ragu dalam mengambil keputusan. Sebab, dikhawatirkan mereka masuk penjara karena salah dalam pengelolaan anggaran.

Namun, bisa jadi pula korupsi di Indonesia makin canggih modus operandinya. Apalagi Mahkamah Konstitusi menghapuskan kata ‘dapat’ dalam pasal 2 ayat 1 dan pasal 3 Undang-undang Tindak Pidana Korupsi. Pengapusan satu kata itu berdampak pada kasus korupsi sebagai delik materil yang harus terhitung jelas jumlah kerugian negara.

”Dengan perubahan undang-undang di MK tentang korupsi, kata tidak dapat lagi. Jadi (sebelum perubahan UU) asumsi aja orang bisa masuk KPK. (Setelah perubahan UU) Lebih sulit menangkap korupsi hanya dengan asumsi jadi lebih banyak OTT (operasi tangkap tagan, red),” ujar JK.

Namun, OTT dianggap punya nilai kerugian negara yang tidak terlalu besar. Lantaran biasanya OTT dalam lingkup pelaksanaan. Bukan dari tahap perencanaan.

”Kalau di (korupsi) besar-besar mulai perencanaan sampai pelaksanaan, kalau di daerah pelaksanaan tapi kecil-kecil Rp 100 juta hingga Rp 200 juta,” tambah dia.

Dia membandingkan dengan korupsi e-KTP yang diduga sudah dimulai dari tahap perencaaan hingga pelaksanaan. Selain itu, menurut JK, penanganan korupsi di Indonesia ini sudah menyentuh hampir semua jabatan publik.

Mulai kepala daerah, menteri, hingga kepala lembaga. Tapi, dia meyakini bahwa jumlah pejabat yang bersih dari korupsi masih banyak.

”Kita ada 516 kepala derah, terakhir ini tiga kepala daerah (terkena OTT), dibanding 516 (daerah) kan sebenanrya jumlah relatif di bawah satu persen,” tegas dia. (PB14/RED)

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.