Mantan Kadis PU Kaimana Terancam Penjara 20 Tahun

MANOKWARI, PB News – Tersangka kasus dugaan korupsi pematangan lahan dan pembangunan talud pada lokasi PLTMG Kabupaten Kaimana, berinisial NHK akhirnya dilimpahkan ke Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Papua Barat pada Pengadilan Negeri Manokwari, Selasa (23/2/2021).

Sebelumnya, NHK selaku mantan Kepala Dinas Pekerjaan Umum (Kadis PU) Kaimana itu telah ditetapkan sebagai tersangka pada 7 Desember lalu. Ia diduga terlibat langsung dalam dugaan korupsi proyek pembangunan yang berlokasi di Kampung Coa Distrik Kaimana, Tahun Anggaran 2018 senilai Rp18.280 miliar.

Pelimpahan tersangka dilakukan oleh Kepala Seksi Tindak Pidana Khusus (Kasipidsus) Kejaksaan Negeri (Kejari) Kaimana Willy Ater, setelah tersangka NHK memenuhi surat panggilan Jaksa Penuntut umum.

“Sebenarnya NHK bakal kita jemput paksa jika masih mangkir dari panggilan kami, karena itu sudah panggilan ketiga. Dua kali dia (NHK) mangkir, untung panggilan ketiga ini dia hadir,” kata Kasipidsus Kejari Kaimana Willy Ater di Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua Barat, Manokwari.

Ater menjelaskan, bahwa NHK tidak langsung ditahan saat ditetapkan sebagai tersangka dalam proyek tersebut lantaran kondisinya yang tidak memungkinkan kala itu. Berdasarkan surat keterangan dari Rumah Sakit Siloam Jakarta, tersangka dinyatakan butuh perawatan medis secara periodik.

“Dari surat keterangan itu, dan karena tersangka selama penyelidikan dan penyidikan kami itu dia kooperatif, makanya kita beri penangguhan penahanan. Sayang, saat kita beri surat panggilan untuk jalani pelimpahan, dia terus-terusan mangkir. Beruntung hari ini dia datang,” kata Ater.

Belum diketahui peran tersangka dalam kasus tersebut, namun demikian NHK disangkakan melanggar Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pindana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)- 1 KUHPidana, dengan ancaman hukuman 20 tahun penjara.

Tersangka lain

Dalam kasus tersebut, selain NKH juga menyeret tiga orang lainnya. Mereka masing-masing berinisial JSRM selaku Ketua Panitia Pengadaan Barang dan Jasa, CETW selaku Pejabat Pembuat Komitmen (PPK) pada Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR) Kaimana, dan Direktur PT. Selatan Indah berinisial PT alias Honce selaku kontraktor pelaksana. Ketiga orang tersebut hingga kini masih menjalani persidangan di Pengadilan Tipikor Papua Barat.

Mereka diduga telah bertindak sendiri-sendiri maupun secara bersama melakukan korupsi atas pekerjaan pematangan lahan dan pembangunan talud seluas satu hektar di lokasi mega proyek PLTMG berkapasitas 10 Megawatt (MW) di Kampung Coa Distrik Kaimana Kabupaten Kaimana Tahun Anggaran 2018, senilai Rp18.280 miliar.

Berdasarkan audit investigasi Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Papua Barat, kerugian negara dalam proyek tersebut mencapai nilai Rp1.793 miliar lebih.

Mereka didakwa dengan Pasal 2 ayat (1) jo Pasal 3 jo Pasal 18 Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 sebagaimana perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo Pasal 55 ayat (1)-1 KUHPidana.

Selain itu, terdakwa Honce juga dijerat dengan Pasal 3 jo Pasal 5 Undang-undang Nomor 8 Tahun 2010 tentang Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU). Dari diterapkannya pasal TPPU, tim Jaksa Penuntut sementara menahan satu unit alat berat jenis Excavator, tiga unit mobil mewah, dan uang tunai senilai Rp300 juta sebagai rangkaian dari barang bukti kejahatan. (PB13)

Berita ini telah terbit di harian Papua Barat News edisi Rabu 24 Februari 2021

Tinggalkan Balasan

Situs ini menggunakan Akismet untuk mengurangi spam. Pelajari bagaimana data komentar Anda diproses.

Copy Protected by Chetan's WP-Copyprotect.
%d blogger menyukai ini: